Ini Tuntutan Mahasiswa di Semarang Pada Evaluasi Kinerja Prabowo-Gibran

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BEM Semarang Raya gelar  unjuk rasa serukan evaluasi Kinerja satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Gubernur Jateng, Senin (20/10/2025).

Tidak seperti biasanya, aksi kali ini gerbang utama di Kantor Gubernuran kondisi tertutup dan tergembok dengan pengamanan ketat.

Koordinator lapangan, Fakhrian Fawwazki mengatakan setahun kepemimpinan Prabowo Subianto banyak tuntutan masyarakat yang belum terpenuhi satu di antaranya reformasi hukum. 

Baca juga: Pemprov Jateng dan BPN Sepakat Jaga Lahan Pangan, Siapkan 240 Sertifikasi LP2B di Tahun 2025

Baca juga: Sempat Tertutup Longsor, Jalan Karangsambung-Sadang Kebumen Kini Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

"Hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat," tuturnya.

Selanjutnya dirinya juga menyoroti reformasi agraria. Permasalahan hak tanah sering dijumpai khususnya di Jawa Tengah.

Kemudian reformasi Polri bukan hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh Indonesia. Dia menilai Polisi adanya reformasi Polri, polisi bisa berbuat semena-mena kepada masyarakat khususnya mahasiswa.

"Karena permasalahan kemarin membuat lembaga lembaga kolektif masyarakat khususnya ketika ingin melakukan suatu kegiatan itu mereka takut. Bahkan melakukan kegiatan pojok baca aja mereka takut bukunya dijadikan barang bukti pada saat permasalahan di Jakarta kemarin," jelasnya.

Lanjut Fakhrian, anggaran di Kabinet Prabowo Gibran semakin menggemuk. Oleh sebab itu  beberapa kementerian dirasa harus dilakukan reshuffle. 

"Jangan cuman menunggu sampai arahan dari partai-partai tapi harus bergerak tegas atas dasar rakyat. Itu yang pertama," tuturnya.

Selanjutnya Jawa Tengah Indonesia, Fakhrian menyoroti Upah Minimum Provinsi (UMP) khususnya di Kota Semarang masih rendah. Selain itu hak-hak buruh masih belum terpenuhi.

Lalu jalanan pantura masih berlubang  yang mengakibatkan banjir. Banyak korban yang terdampak akibat banjir.

"Seharusnya atensi tingkat pemerintah provinsi cuman memang kemarin sudah di tingkat nasional, tapi nyatanya belum ada penyelesaian sama sekali," tuturnya. (*)