Jelang Sidang Sudewo di Semarang, Polisi Siapkan Skema Pengamanan

Jelang Sidang Sudewo di Semarang, Polisi Siapkan Skema Pengamanan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Polrestabes Semarang mulai memetakan potensi pergerakan massa menjelang sidang perdana mantan Bupati nonaktif Pati, Sudewo, yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Senin (15/6/2026).

Sidang tersebut akan menjadi awal proses pembuktian dua perkara korupsi yang menjerat Sudewo. 

Mantan anggota Komisi V DPR RI itu didakwa dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati serta dugaan suap dan gratifikasi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Perkara tersebut sejak awal menyedot perhatian publik di Kabupaten Pati.

Baca juga: Terlihat Pucat dan Syok saat Tiba di Rutan Semarang, Ini Jadwal Sidang Bupati Pati Nonaktif Sudewo

Dari informasi yang beredar, kasus itu juga memunculkan kemungkinan hadirnya massa dari Pati yang ingin mengawal jalannya persidangan di Semarang.

Meski hingga Kamis (11/6/2026) belum ada surat pemberitahuan resmi terkait aksi unjuk rasa, pihak kepolisian mengaku sudah mulai menyusun skema pengamanan dan memetakan berbagai potensi yang mungkin terjadi saat sidang perdana berlangsung.

Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemantauan intelijen terkait kemungkinan adanya pengerahan massa menuju Pengadilan Tipikor Semarang.

"Apabila nanti memang ada pergerakan massa yang menuju PN Tipikor Semarang, tentu kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sat Intelkam. 

Kita kumpulkan data, kemudian kalau memang ada pengerahan massa, kita siapkan rangkaian pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup," kata Kompol Riki kepada Tribunjateng.com, Kamis.

Menurut dia, informasi mengenai asal massa, jumlah peserta hingga tujuan aksi akan menjadi dasar penyusunan pola pengamanan di lapangan.

Polrestabes juga menegaskan setiap kegiatan pengumpulan massa harus melalui mekanisme pemberitahuan kepada kepolisian sehingga dapat dianalisis tingkat potensi gangguan keamanannya.

"Kalau memang ada kegiatan pengumpulan massa tentu harus ada pemberitahuan.

Dari situ nanti kita analisa perkembangan situasinya, berapa massa yang hadir dan dari mana asalnya. 

Itu akan mempengaruhi bagaimana skema pengamanan jalur maupun pengamanan aksinya," imbuh dia.