Ini Kata Jokowi Soal Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur

Ringkasan Berita:

• Presiden Jokowi menilai Soeharto dan Gus Dur memiliki jasa besar bagi Indonesia dan patut dihormati meski memiliki kekurangan.
• Proses pemberian gelar pahlawan nasional bagi keduanya dilakukan melalui tahapan panjang dan pertimbangan dari tim khusus.
• Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai kontribusi kedua tokoh tersebut terhadap bangsa dan negara.

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menanggapi wacana pengusulan Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pahlawan nasional.

Ia menilai, kedua tokoh tersebut memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia yang layak dihormati, meski sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai pemimpin.

"Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," katanya

Jokowi menegaskan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional bagi tokoh bangsa tidak dilakukan secara sembarangan.

Menurutnya, setiap usulan telah melewati kajian mendalam serta rekomendasi dari tim khusus yang bertugas menilai kelayakan para calon penerima gelar tersebut.

Baca juga: Penampakan Terbaru Ammar Zoni di Lapas Nusakambangan, Protes ke Hakim Tak Bisa Bergerak Bebas

"Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa," ungkap Jokowi.

"Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini," tandasnya. 

Jokowi juga merespons terkait munculnya potensi konflik di Keraton Kasunanan Surakarta setelah meninggalnya Sinuhun Pakubuwono XIII yang wafat pada Minggu (2/11/2025) lalu.

Konflik tersebut berupa sosok pengganti raja yang akan memimpin keraton.

Jokowi menegaskan bahwa mekanisme suksesi tersebut merupakan urusan internal pihak keraton.

"Ya, ini masalah internal keraton. Kita menghargai keluarga besar keraton dan juga adat istiadat yang ada, saya kita itu," kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya di Sumber,Banjarsari, Solo, Kamis (6/11/2025).

Jokowi berpesan agar kepada semua pihak untuk tetap menjaga kerukunan dan masalah segera mendapat solusi terbaik.

"Itu, sekali lagi urusan internal keraton. Yang paling penting, kita semua bisa menjaga kerukunan dan masalahnya bisa terselesaikan," harap Jokowi.

Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi pernah menjadi mediator untuk meredam dualisme kepemimpinan antara kubu Pakubuwono XIII Hangabehi dan Pakubuwono XIII Tedjowulan.

Mediasi itu terjadi setelah wafatnya ayah mereka, Sinuhun Pakubuwono XII pada 2004.

Jokowi saat itu mempertemukan kedua kubu di Balai Kota Solo.

Jokowi mengatakn untuk masalah Keraton saat ini, pemerintah yang akan turun tangan.

"Itu nanti pemerintah,” katanya. (waw)