Jubir PB XIV Hamengkunegoro Pertanyakan Independensi Menteri Kebudayaan

Sebelumnya pihaknya juga diundang dalam pertemuan bersama Tedjowulan dan PB XIV Hangabehi di Loji Gandrung, 27 November silam.

Pihaknya juga tidak hadir dengan alasan yang sama.

“Kami pada dasarnya tidak pernah menolak undangan. Cuma kalau kepadanya salah kami menerima ya gimana nanti pertanggungjawabannya gimana,” jelas Singonagoro.

Ia pun tak menawarkan suatu solusi yang bisa ditempuh pihak kementerian untuk mempertemukan kedua belah pihak.

Menurutnya, posisi Kementerian Kebudayaan juga dipertanyakan.

“Kalau itu belum bisa menjawab. Kami masih bingung posisi kementerian seperti apa,” imbunya.

Sebelumnya diberitakan, perebutan takhta Keraton Solo kembali mencuat setelah PB XIII wafat.

Situasi ini memunculkan klaim ganda atas gelar raja, dengan dua sosok sama-sama dinobatkan sebagai PB XIV oleh kubu yang berbeda.

Dari pihak putri tertua PB XIII, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, telah dilakukan penobatan terhadap KGPAA Hamangkunegoro sebagai PB XIV.

Tak berselang lama, Lembaga Dewan Adat (LDA), yang dikomandoi putri PB XII, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng, justru menobatkan putra tertua PB XIII, yakni KGPH Mangkubumi, sebagai PB XIV.

Di sisi lain, juru bicara Tedjowulan, Pakoenegoro menjelaskan, berdasarkan informasi dari Fadli Zon, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Tedjowulan tetap menjadi raja ad interim Keraton Solo.

“Kami menyimak informasi dari Pak Menteri bahwa arahan Presiden Republik Indonesia adalah agar Maha Menteri menjadi pelaksana tugas ad interim Raja/Sunan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sampai batas waktu yang ditentukan kemudian, merujuk pada belum adanya Raja/Sunan yang definitif bertakhta," ucap Pakoenegoro. (Tribunsolo.com)