Video Dengar OTT Bupati Sudewo, Anik Istri Botok AMPB Tak Bisa Menahan Tangis

Siang itu, bendera AMPB dikibarkan di bundaran Alun-Alun Pati.

Di depan penanda lokasi bertuliskan "Kantor Bupati Pati", massa juga membentangkan spanduk putih yang dicoret dengan cat semprot hitam dengan tulisan: "Mulai Saiki Diurus Cah-Cah. Bupati Sido Soldout".

Beberapa personel kepolisian tampak berjaga di lokasi aksi. Selain itu juga di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Sementara, Presidium AMPB lainnya, Suharno, mengungkapkan rasa prihatin sekaligus menyebut kejadian ini sebagai jawaban atas perjuangan panjang masyarakat sipil.

Suharno menilai ada semacam "tangan Tuhan" atau unsur langit di balik momentum penangkapan Sudewo oleh KPK.

Pasalnya, AMPB sebelumnya telah melayangkan surat permohonan audiensi ke KPK sejak Agustus tahun lalu, dengan rentang waktu pertemuan yang dijadwalkan antara 5 hingga 19 Januari 2026.

"Kami meyakini bahwa ini adalah unsur Langit, kebetulan tanggal 19 kemarin kami mendapatkan informasi tentang adanya OTT oleh KPK terhadap pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati," ujar Harno.

Harno juga mengkritisi nurani para pejabat daerah. Ia menyayangkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang justru terjadi saat rakyat kecil sedang kesusahan akibat bencana. 

"Masyarakat Pati saat ini sedang dilanda bencana banjir, kok tega-teganya pihak pemerintah melakukan praktik KKN di dalam situasi masyarakat yang sedang kena musibah," ucap dia.

Harno menegaskan bahwa OTT ini bukanlah akhir, melainkan pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh gurita korupsi yang diduga melibatkan Sudewo.

Mereka menuntut proses hukum yang transparan dan akuntabel tanpa ada praktik "tebang pilih".

Dia menekankan bahwa kepastian hukum sangat mendesak agar tidak timbul spekulasi liar di masyarakat. Ia juga menyerukan agar seluruh elemen warga di Bumi Mina Tani tidak kendor dalam mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan upaya menghentikan kriminalisasi terhadap warga, serta menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini terjadi di Bumi Mina Tani," kata dia.

AMPB menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (mzk)