Berlahan Tapi Pasti, Pemkab Kudus Gunakan DBHCHT Rp15 Miliar Perbaiki 8 Drainase Penyebab Banjir

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemkab Kudus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggarap serius persoalan banjir perkotaan yang belum tuntas dari tahun ke tahun.

Anggaran Rp15 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digelontor untuk menuntaskan problematika banjir perkotaan di Kabupaten Kudus.

Utamanya persoalan banjir yang kerapkali terjadi di perempatan Jember Kecamatan Kota Kudus.

Baca juga: Realisasi Investasi di Kudus Tembus Rp 882,16 Miliar

Baca juga: Menteri PU Upayakan Pembangunan Stadion Wergu Wetan Kudus Tahun Ini

Plt Kepala DPUPR Kabupaten Kudus, Harry Wibowo menyampaikan, pada tahun anggaran 2025, ada delapan titik saluran drainase yang dibongkar untuk diperbaiki dengan anggaran Rp15 miliar dari DBHCHT.

Di antaranya berada di perempatan Jember di Jalan HM Subchan ZE, Jalan Kyai H Raden Asnawi, Jalan Kudus- Jepara, dan beberapa titik lain yang menjadi prioritas.

Kata dia, Pemkab Kudus serius menuntaskan persoalan banjir di wilayah perkotaan sebagai bagian dari program strategis daerah yang diharapkan bisa tuntas pada tahun ini.

"Untuk pembangunan drainase tahun ini ada sekira 8 titik lokasi."

"Ini memang masuk dalam program strategis daerah," terangnya, Senin (8/9/2025).

Harry menegaskan, anggaran yang dialokasikan dalam program pembangunan drainase ini diharapkan bisa mereduksi 40 persen banjir perkotaan.

Termasuk banjir di Perempatan Jember yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

"Kami akan benahi pelan-pelan persoalan banjir di wilayah perkotaan melalui program strategis daerah."

"Tidak hanya di kawasan Perempatan Jember, juga beberapa lokasi lain yang mengalami persoalan serupa," lanjut dia.

Harry mencontohkan, satu di antara projek pembangunan drainase yang sudah berjalan ada di Jalan Kudus- Kaliwungu, tepatnya di sebelah barat Perempatan Jember.

Saluran drainase sepanjang 589 meter dibongkar untuk diperbaiki dengan anggaran Rp3,3 miliar.

Lama pekerjaan ditarget maksimal 120 hari sejak awal kontrak 7 Agustus 2025.