Wamen Mugiyanto Dorong Wonosobo Perkuat Desa Sadar HAM

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Wakil Menteri HAM, Mugiyanto menekankan pentingnya penguatan implementasi HAM dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat desa. 

Menurutnya, keberhasilan daerah dalam mewujudkan HAM harus terlihat dari praktik nyata, bukan sekadar regulasi.

“HAM tidak berhenti pada regulasi, tetapi harus hadir dalam praktik keseharian pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat,” ujar Mugiyanto saat berkunjung ke Wonosobo, Jumat (19/12/2025).

Baca juga: Wonosobo Siap Sambut Wisatawan Nataru: Keamanan, Parkir, dan Arus Lalu Lintas Jadi Prioritas

• Disnakertrans: UMK Wonosobo 2026 Diproyeksikan Naik 6,3 Persen

Kunjungan Wamen HAM ini menegaskan komitmen Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM. 

Daerah ini menempatkan nilai-nilai HAM dalam kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa.

Wamen HAM menekankan perlunya pelatihan HAM berkelanjutan untuk aparatur pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat. 

Pemahaman HAM harus diterapkan dalam pelayanan publik, kebijakan desa, dan perlindungan kelompok rentan.

Wamen HAM juga mendorong penguatan Desa Sadar HAM. 

Desa dianggap strategis untuk memastikan layanan inklusif, perlindungan kelompok rentan, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian persoalan sosial lewat musyawarah.

“Penguatan Desa Sadar HAM diharapkan mampu membumikan nilai-nilai HAM secara kontekstual sesuai karakter sosial budaya masyarakat setempat,” pintanya.

Mugiyanto menegaskan pentingnya Musrenbang HAM yang terintegrasi dari desa hingga kabupaten. 

Musrenbang HAM membantu mengidentifikasi masalah HAM lokal, kebutuhan kelompok rentan, dan memastikan penganggaran berbasis HAM.

Wamen HAM juga mendorong Wonosobo ikut aktif dalam forum internasional World Human Rights Cities Forum (WHRCF). 

Partisipasi ini berguna untuk belajar praktik global dan memperkuat posisi Wonosobo sebagai daerah ramah HAM di tingkat internasional.

Baca juga: Bupati Wonosobo Ajak Ayah Aktif Dampingi Pendidikan Anak, Termasuk Ambil Rapor di Sekolah

• Jawa Tengah Tambah Cagar Budaya Nasional, Gedung Samsat Wonosobo Resmi Bersertifikat

Capaian satu dekade Wonosobo Ramah HAM perlu didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai referensi nasional maupun internasional. 

Penguatan Perda Kabupaten Ramah HAM juga penting, terutama dalam monitoring dan evaluasi.

Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM) Wonosobo dinilai strategis dan perlu diperkuat. 

Pembentukan Gugus HAM di kecamatan didorong sebagai perpanjangan fungsi edukasi, pemantauan, dan advokasi HAM di tingkat akar rumput.

Indonesia diarahkan menjadi pusat rujukan praktik HAM, melalui Wonosobo dan Singkawang. 

Kedua daerah ini dianggap pelopor daerah ramah HAM karena konsisten memperkuat regulasi dan kebijakan pembangunan berbasis HAM.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengapresiasi kunjungan Wamen HAM.

Dia menilai, kunjungan ini sebagai pengakuan dan dukungan untuk penguatan HAM di daerah.

Menurut Bupati, Komda HAM menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah. Selama ini, Komda HAM aktif memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.

“Kehadiran Komda HAM menjadi penguat demokrasi lokal dan memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan menjunjung tinggi martabat manusia,” ujar Bupati. (*)