Wonosobo Hebat

Pemkab Wonosobo Mulai Jaring Calon Siswa Sekolah Rakyat, Prioritas Miskin Ekstrem

TRIBUN JATENG/Imah Masitoh
SEKOLAH RAKYAT - Kepala Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, Harti. Pemkab mulai persiapan penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027. Program pendidikan gratis berbasis asrama tersebut diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem agar tepat sasaran. 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo mulai melakukan penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru 2026/2027. 

Kepala Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, Harti mengatakan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan yang masih dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan.

“Di Wonosobo kemiskinan itu banyak disebabkan faktor pendidikan,” kata Harti, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Dispaperkan Wonosobo Pastikan Hewan Kurban di Pasar Wonolelo Bebas PMK dan LSD

Kadinkes Wonosobo Dorong PHBS dan Sanitasi Layak di Lingkungan Pondok Pesantren 

Program rintisan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 35 Wonosobo mulai berjalan sejak Agustus 2025 di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo sebagai gedung sementara.

Dari program rintisan tersebut, 100 siswa telah mengikuti pendidikan berbasis asrama ini.

Harti menjelaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Desil 1 dan 2 itu masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka peluang bagi masyarakat yang belum masuk dalam kategori tersebut apabila memiliki kondisi khusus. 

"Misalnya keluarga yang mengalami penurunan ekonomi, kehilangan orangtua, terdampak bencana, atau terkendala administrasi kependudukan sehingga belum masuk dalam data DTSEN masih ada kesempatan mengajukan."

"Nantinya tim akan melakukan verifikasi terhadap kondisi calon siswa," jelasnya.

Menurut Harti, proses penjaringan dilakukan melalui asesmen dan verifikasi lapangan yang melibatkan berbagai pihak seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pemerintah desa. 

Dalam proses seleksi, tim akan memverifikasi kesesuaian data pribadi, kondisi rumah, penghasilan orangtua, hingga memastikan calon siswa benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.

Harti mengatakan, proses penjaringan dilakukan secara teliti agar program tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sedang melakukan penjangkauan yang teliti biar tepat sasaran, tepat manfaat,” ujarnya.

Data sementara menunjukkan calon peserta didik paling banyak berasal dari jenjang SMA.

Baca juga: Dispaperkan Wonosobo: Harga Sapi Kurban Melonjak di Pasar Hewan Wonolelo

Jelang Iduladha, Wonosobo Perketat Pengawasan Hewan Kurban dan Waspadai PMK

Menurut Harti, kondisi tersebut sejalan dengan tingginya angka anak putus sekolah di tingkat SMA di Wonosobo.

“Angka anak tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah itu banyakan SMA,” ujarnya.

Dalam skema awal, masing-masing jenjang pendidikan direncanakan membuka tiga rombongan belajar mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. 

Sementara itu, progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Candiyasan, Kecamatan Kertek telah mencapai sekira 45 persen. 

Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan jaringan listrik dan kebutuhan penunjang lainnya untuk mendukung operasional sekolah pada tahun ajaran baru mendatang.

Meski pembangunan belum sepenuhnya selesai, pemerintah memastikan proses pembelajaran tetap berjalan sesuai rencana yang telah disiapkan.

“Pemerintah daerah tentunya harus bisa menyiapkan, jadi sudah ada plannya,” tandasnya.

Harti meminta dukungan Camat, Kepala Desa, admin DTSEN, pendamping PKH, hingga BPS untuk membantu proses penjangkauan calon siswa agar program benar-benar tepat sasaran. (*)