TribunJateng/

Fadli Zon Dilaporkan MAKI ke MKD Terkait Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Setya Novanto

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Fadli Zon Dilaporkan MAKI ke MKD Terkait Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Setya Novanto
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Fadli Zon diduga melanggar kode etik selaku Pimpinan DPR karena menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, jika surat tersebut murni mewakili pribadi Setya Novanto, cukup dikirimkan melalui pos.

"Menurut saya berlebihan karena mengirim kepala biro kesekretariatan pimpinan dewan, dan artinya, itu berarti lembaga. Mewakili kelembagaan, artinya kita bukan anak kecil lagi dengan mudah memahami itu adalah bentuk upaya mempengaruhi KPK," kata Boyamin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

(Baca: Kirim Surat ke KPK, Pimpinan DPR Minta Proses Penyidikan ke Ketua Dewan Setya Novanto Ditunda)

Boyamin melaporkan Fadli Zon karena melanggar Kode Etik DPR Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 3 ayat 1. Pasal 6 ayat 5 berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Sedangkan Pasal 3 ayat 1 berbunyi, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Boyamin berharap Fadli Zon mendapat sanksi sedang karena menganganggap yang dilakukan politisi dari Gerindra tersebut bukan perkara kecil.

"Kartu kuning-lah menurut saya. Karena ini, paling tidak pelanggaran sedang, kalau pelanggaran sedang kan paling tidak kartu kuning. Kalau ada pelanggaran sedang sebelumnya atau nanti sesudahnya, otomatis kartu merah," ucap Boyamin.

(Baca: Fadli Zon Akui Pansus Hak Angket Terkesan Melemahkan KPK)

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada KPK, Selasa (22/9/2017). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut, dengan penundaan pemeriksaan dan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani Tahapsari. (Kompas.com)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com, Rabu (13/9/2017), dengan judul: Terkait Surat Permohonan Novanto ke KPK, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help