TribunJateng/

Dugaan Korupsi eKTP

Kirim Surat ke KPK, Pimpinan DPR Minta Proses Penyidikan ke Ketua Dewan Setya Novanto Ditunda

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI mengirim surat ke KPK. Isinya, meminta KPK menunda penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Kirim Surat ke KPK, Pimpinan DPR Minta Proses Penyidikan ke Ketua Dewan Setya Novanto Ditunda
ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA
Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) memimpin rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/9/2017).

Surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto, terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lain KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," ujar Kepala Biro Pimpinan Kesetjenan DPR Hani Tahapsari di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai, praperadilan adalah hal lumrah dalam proses penegakan hukum.

(Baca: Bantah Tak Siap Hadapi Praperadilan Setya Novanto, KPK Berdalih Penundaan Sidang Bagian Strategi)

Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut, lewat cara penundaan pemeriksaan dan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani Tahapsari.

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto digelar Selasa pagi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, sidang ditunda karena KPK selaku tergugat berhalangan dan meminta penjadwalan ulang.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum mengetahui perihal surat tersebut.

(Baca: Setya Novanto Ketahuan Dirawat di Rumah Sakit Ini, Ada Dua Pengawal yang Jaga Ketat)

Setya Novanto sebelumnya tak memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK pada Senin (11/9/2017). Alasannya, sakit.

KPK menduga, Setya Novanto ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.

Selain itu, Setya Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. (Kompas.com)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com, Selasa (12/9/2017), dengan judul: Melalui Surat, Pimpinan DPR Minta KPK Tunda Penyidikan Kasus Novanto

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help