TOPIK
Dugaan Korupsi eKTP
-
"Ya, ada hubungan Andi dengan SN (Setya Novanto). Andi sering bawa nama SN ke kami, untuk meyakinkan kita dia punya back up," kata Anang.
-
Ganjar Pranowo memperkirakan, Setya Novanto lupa hingga menyatakan dirinya mengarang cerita mengenai pembicaraan terkait proyek pengadaan eKTP.
-
"Pak Ganjar mengatakan, Anda meminta agar pembahasan anggaran e-KTP enggak perlu keras-keras. Apa itu benar?" tanya hakim kepada Setya Novanto.
-
Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyesalkan tidak adanya laporan mengenai penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek e-KTP.
-
Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah memperkirakan kemungkinan kalahnya KPK dalam gugatan praperadilan status tersangka Setya Novanto oleh KPK.
-
Mantan Ketua DPR, Akbar Tanjung, menilai, surat Ketua DPR Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) via DPR merupakan bentuk intervensi.
-
Sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak KPK menahan Setya Novanto.
-
Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa tak bersalah terkait surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke KPK
-
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan memastikan, surat permintaan penundaan proses penyidikan terhadap Setya Novanto dari DPR tak mempengaruhi penyidik.
-
Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI mengirim surat ke KPK. Isinya, meminta KPK menunda penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.
-
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah, menjamin, hakim yang menangani gugatan praperadilan Setya Novanto objektif.
-
Andi Agustinus alias Andi Narogong tak ahli di bidang teknologi. Namun, dirinya bisa mengendalikan mega proyek KTP elektronik yang berujung hukum.
-
Tiga dari enam saksi yang diagendakan KPK untuk diperiksa, Senin (7/8/2017), tak datang. Mereka diperiksa untuk terdakwa Setya Novanto.
-
Penyidik KPK geledah rumah keponakan Setya Novanto. Selama enam jam, mereka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.
-
Sekretaris Jenderal AMPG Andi Nursyam Halid tak mengakui keberadaan GMPG yang menuntut Ketum Golkar Setya Novanto mundur.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mengajukan pencegahan terhadap mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi, untuk berpergian
-
GMPG meminta Setya Novanto mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Permintaan ini disampaikan lewat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar.
-
Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap meminta KPK berhati-hati terhadap pengakuan Johanes Marliem terkait keterlibatan Setya Novanto.
-
Nama Ketua DPR RI Setya Novanto tak muncul dalam vonis dua terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, sebagaimana dibeberkan JPU KPK dalam sidang.
-
Ketua KPK Agus Rahardjo meminta khalayak menilai apakah kasus dugaan korupsi e-KTP khalayan seperti yang ungkap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
-
Majelis hakim yang mengadili perkara korupsi proyek e-KTP meyakini, Irman dan Sugiharto telah menguntungkan politisi Partai Golkar Ade Komarudin.
-
Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara.
-
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (20/7/2017) mulai melakukan penyidikan di kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setnov
-
Anggota DPR Markus Nari diduga telah menerima uang Rp 4 miliar terkait dugaan korupsi proyek e-KTP. Apa perannya dalam proyek tersebut?
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politisi asal Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka baru kasus pengadaan e-KTP.
-
Rapat pleno anggota Partai Golkar pasca penetapan status Ketum Partai Golkar Setya Novanto menghasilkan tujuh poin utama.
-
Setya Novanto tetap akan menjalankan tugas ketua DPR meski berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang ditangani KPK.
-
Ketua DPR RI Setya Novanto resmi jadi tersangka dalam kasus e-KTP.
Saat mendengar kabar resmi dari KPK Novanto pun mengatakan kaget
-
Ketua DPR Setya Novanto tidak menghadiri rapat paripurna pada hari ini.
Meskipun, Novanto dikabarkan akan mendatangi Gedung DPR.
-
Langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas status tersangka korupsi e-KTP ialah pra peradilan
