Soal Divestasi Freeport, Jokowi: Tinggal Proses Pembayaran, Sudah Rampung

TRIBUNJATENG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal disvestasi Freeport 51 persen.

Hal tersebut diungkap Presiden Jokowi saat diwawancari Budiman Tanurejod di acara Satu Meja, Kompas TV, Senin (22/10/18).

Dilansir TribunJaten.com, saat itu Budiman menanyakan terkait tuduhan yang dilayang oknum soal antek asing dan aseng.

Jokowi pun menanggapi dengan melempar senyum dan heran.

"Itu sangat lucu, antek asing yang seperti apa, antek aseng yang seperti apa," ujar Jokowi.

Baca: Yuk, Intip Ramalan Zodiak Besok Kamis 25 Oktober 2018 - Leo Waspadalah dengan Sanjungan

Baca: Braaakk! Polisi Lalu Lintas di Pekalongan Jadi Korban Tabrak Lari saat Razia

Baca: GP Ansor: Banser Tertibkan Oknum yang Membawa Bendera HTI

Baca: Ditanya soal Fitnah Keturunan PKI, Jokowi Tertawa

Lantas, Jokowi menjelaskan soal kekayaan bumi Indonesia.

"Sekarang kita lihat, blok mahakam, saya sudah serahkan 100 persen ke Pertamina dulunya dikelolah oleh Perancis dan Jepang, lalu Chevron, kini 100 persen sudah dimenangkan 100 persen oleh Petamina," ujarnya.

Jokowi juga membeberkan soal Freeport.

"Freeport, sudah 50 persen, dulu waktu head agreement, orang-orang ramai, nah itu kan proses, kini sudah sampai ke tanda tangan akhir, sudah selesai tinggal proses pembayaran, sudah rampung, masak antek aseng seperti itu," ujar Jokowi.

lantas Jokowi menilai bahwa tuduhan tersebut adalah cara-cara politik yang tidak beradab, tidak bertata krama.

"Seharunya elit-elit politik itu bisa mengedukasi masyarakt dengan etika politik yang beradab sehingga masyarakat semiakin dewasa dan semakin matang dalam berpolitik," ujar Jokowi.

Diketahui, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum mengakui belum sepenuhnya PT Freeport Indonesia jatuh ke tangan Indonesia.

Meski sudah ada penandatanganan perjanjian, namun masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan, proses divestasi diharapkan rampung Desember 2018.

"Diharapkan akhir Desember selesai," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (19/10/2018).

Hal yang belum beres diurus antara lain persyaratan administratif berupa dokumen dan izin.