Kepala DPU Kabupaten Tegal Bantah Tuduhan Kongkalikong dengan Oknum Konsultan,

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal diduga melakukan kongkalikong dengan salah satu oknum konsultan perencana.

Dugaan itu muncul setelah oknum tersebut diketahui kerap mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan DPU. 

Ketua Umum Barisan Anti Korupsi Indonesia (BAKIN), Bambang Asmoyo menuturkan bahwa oknum konsultan itu dapat merencanakan paket pekerjaan sendiri dengan menggunakan CV orang lain.

"Jadi, dia oknum konsultan itu mengerjakan paketnya sendiri dengan menggunakan bendera (CV) orang lain. Cara ini untuk mengelabui rekanan lain, dan untuk menyembunyikan identitasnya," kata Asmoyo kepada Tribunjateng.com, Rabu (21/11/2018).

Asmoyo mengaku sangat menyayangkan dengan ulah oknum konsultan tersebut.

Dia juga heran kenapa DPU memberikan paket pekerjaan kepada oknum itu.

Padahal, pihak DPU mengetahui tugas pokok dan fungsi seorang konsultan perencana.

Namun saat di lapangan, justru DPU diduga 'bermain mata' dengan konsultan tersebut.

Parahnya lagi, lanjut Bambang, oknum konsultan yang sudah digaji oleh negara itu, jarang turun ke lapangan. 

"Seringnya menggunakan tenaga freelance. Bukan dari karyawan konsultan itu sendiri. Seharusnya, tenaga tekniknya yang turun ke lapangan," ujar dia.

Asmoyo melanjutkan, ketika ada temuan kesalahan proyek dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Aparat Penegak Hukum (APH), rekanan atau pemenang tender selalu bertanggungjawab.

Mestinya, konsultan yang bertanggungjawab karena yang merencanakan dan mengawasinya.

Sebab selama ini, kata dia, pemborong kerap disalahkan.

"Harusnya konsultan yang bertanggungjawab mutlak. Sejauh ini, kami sudah pernah menegur oknum konsultan tersebut. Namun, konsultan yang dimaksud justru menantangnya. Bahkan, konsultan itu mengaku sudah bekerjasama dengan APH. Saya ada screenshot WA (whatsapp) nya. Dia ngakunya sudah koordinasi dengan APH," bebernya.