Fahri hamzah Sebut Janji PKS Hapus Pajak Motor Langkah Mundur Tidak Visioner

TRIBUNJATENG.COM- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penghapusan pajak dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

TribunJateng.com, mellihat tanggapan Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah yang ia tulis Pada Selasa (27/11/18).

Fahri Hamzah menilai bahwa fungsi pajak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas.

Pajak itu bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.

Jika rakyat ditanya penghapusan pajak, menurutnya akan banyak yang setuju lantaran hanya memikirkan nasib individu.

Fahri Hamzah lantas mengatakan seharusnya tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir sebagai seorang pelayan publik sehingga merumuskan kebijakan sesuai kepentingan publik.

• Persib U 19 vs Persija U 19: Seusai Kalahkan Persija U-19 1-0, Mario Gomez Unggah Ini

• Pendapatan Daerah Kabupaten Blora 2019 Ditetapkan Rp 2,1 Triliun

• Jadwal Liga Champion Lengkap Pekan Ini, AS Roma Vs Real Madrid

• Jadwal Liga Champion Lengkap Pekan Ini, AS Roma Vs Real Madrid

Tak hanya itu, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa secara filosofis pajak ini juga memiliki fungsi pengaturan maka ciri masyarakatnya juga kelihatan: tertib, disiplin dan sejahtera, serta anti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik.

Kemudian, Fahri menegaskan bahwa penghapusan pajak merupakan langkah mundur dan tidak visioner.

Berikut cuitan Fahri Hamzah selengkapnya yang dihimpun TribunJateng.com:

"Iseng2 pagi ini saya melengkapi pernyataan saya soal #PajakMotorDanSIM . Ada Tim Sukses yang mau menghapus keduanya. Sehingga dianggap akan mengurangi beban rakyat. Padahal, pajak tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sesederhana itu.

Pajak itu punya fungsi antara lain sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas. Fungsi tersebut diturunkan dari filosofi bahwa pajak adalah bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.
#PajakMotorDanSIM

Sebagai contoh kalo seorang tim sukses bertanya ke individu rakyat tentang ide pencabutan pajak maka kemungkinan besar jawabannya akan mendukung. Mengapa? Karena mereka menjawab dalam kerangka pikir seorang individu. Dan jawaban tersebut secara personal tidak salah.

Tetapi seorang tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir sebagai seorang pelayan publik. Sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak serta merta mendasarkan pada temuan-temuan individual. Tetapi kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dasarnya.
#PajakMotorDanSIM

Itu semua butuh ilmu dan pengalaman. Perjalanan empiris mengenai kebijakanan publik RI negara lain dan di negeri ini banyak sekali pelajarannya kalo mau kita gali dan dipertajam. Perlu kesabaran untuk melihat gambar besar persoalan. #PajakMotorDanSIM

Negara atau daerah yang pro kepentingan publik pasti tingkat penerimaan pajaknya tinggi, tax ratio besar. Dalam konteks negara, negara yang pelayanan publiknya baik pasti tax rationya besar. Pajak adalah cermin dari kepercayaan kepada negara. #PajakMotorDanSIM