LIPUTAN KHUSUS : Kala Pedagang Online Khawatir Dikenai Pajak

Terjadi kekhawatiran akibat beda pemahaman di kalangan pelaku usaha terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/201

LIPUTAN KHUSUS : Kala Pedagang Online Khawatir Dikenai Pajak
tribunjateng/dok
ILUSTRASI uang rupiah 

SEMARANG, TRIBUNJATENG.COM - Terjadi kekhawatiran akibat beda pemahaman di kalangan pelaku usaha terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid itu akan berlaku efektif mulai 1 April 2019 meski telah lama diwacanakan.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, isu perpajakan perdagangan elektronik telah menjadi bahasan internasional. Dikatakannya, pemerintah tidak mengenakan perpajakan baru. Yang diatur adalah tatalaksananya. Meski begitu, ia mengaku bahwa isu perpajakan selalu menjadi sensitif di Indonesia. Maka tak heran PMK tentang pengaturan pajak e-commerce menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Dijelaskannya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pemungut pajak selalu berupaya memungut pajak secara hati-hati. Ia juga menjanjikan tidak akan memungut pajak secara sembarangan. Kebijakan untuk mendorong perekonomian tidak akan menghambat laju pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Dalam PMK no 210 itu diterangkan, pemerintah mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait dengan penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa.
Selain itu, penyedia platform wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pedagang pengguna platform.

Sebelum PMK itu diberlakukan, sejumlah pengusaha kecil menengah sudah khawatir bahwa penjualannya melalui e-commerce bakal terdampak. Mereka menduga produk yang dijual UMKM melalui platform marketplace bakal dikenai pajak. Yang pada ujung-ujungnya, harga produk akan dirasakan lebih mahal oleh konsumen.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik indonesia (Asperindo) Jawa Tengah, Tony Winarno, menuturkan pengiriman barang dari usaha segmen rumah tangga atau UMKM yang penjualannya melalui e-commerce di Jawa Tengah cukup banyak.

"Pelaku usaha e-commerce yang menjual produknya melalui media sosial termasuk UMKM, kami sebut social-commerce, itu perbandingannya fivety-fivety (50-50 persen) dengan pelaku bisnis e-commerce raksasa lain, seperti Lazada," kata Tony kepada Tribun Jateng.

Total perhari ada sekitar 200 ribu item kiriman produk atau 200 ton yang berasal dari kota-kota di Jawa Tengah. Dari jumlah itu, sekitar 100 ribu item merupakan produk dari social-commerce.

Dengan diterbitkannya PMK No 210 tentang pajak e-commerce, Tony belum bisa berbicara banyak tentang dampak yang akan ditimbulkan terhadap perusahaan pengiriman barang. "Ini kan belum diterapkan yah. Jadi, kami tidak bisa berkomentar nantinya di lapangan seperti apa. Jalanin saja dulu, jangan ngomong kekhawatiran dulu," ucapnya.

Sejauh ini, Asperindo belum menghitung dampak lahirnya kebijakan ini terhadap industri jasa pengiriman. Meskipun demikian, ia menyambut positif Permenkeu itu. Pajak untuk e-commerce dikatakan sebagai win-win solution antara negara dan pelaku usaha.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved