27 Hari Jelang Pemilu, Fahri Hamzah: Biarkan Rakyat Berpesta, Aparat Jaga Jarak

TRIBUNJATENG.COM- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berharap agar seluruh aparat birokrasi sipil, POLRI dan TNI serta penyelenggara pemilu tetap netral dalam pemilu 2019.

Hal itu Fahri Hamzah sampaikan melalui akun Twitter @Fahrihamzah pada Selasa (19/3/19).

Fahri meminta agar penyelenggara pemilu tetap netral demi NKRI.

Menurutnya, aparat harus jaga jarak agar rakyat bisa berpesta demokrasi.

Ia lantas menegaskan baik petanahan maupun opisisi harus memiliki etika.

Fahri lantas menceritakan bahwa dahulu raja-raja memperebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara hingga membuta perang saudara.

• 24 Tahun Meninggalnya Nike Ardilla, Setiap Hari Sebuah Resto di Sulawesi ini Hanya Memutar Lagunya

• Walau Kecewa, Manajemen PSIS Apresiasi Perjuangan Anak Asuh Jafri Sastra di Piala Presiden

• Link Live Steaming ILC TVone Selasa 19 Maret 2019 Pukul 20.00 WIB: OTT Romy, Ketua Umum PPP

• Mahfud MD Berjanji Akan Terus Berkampanye, Soal Apa?

Maka dari itu, Fahri berharap agar penyelenggara pemilu bersikap adil.

Berikut cuitan Fahri Hamzah yang dirangkum TribunJateng.com:

"#PetisiDanHimbauanRakyat: Memohon kerelaan hati agar seluruh aparat birokrasi sipil, POLRI dan TNI serta penyelenggara pemilu agar netral dalam pemilu 2019 ini agar NKRI kita selamat... Ini #27HariMenujuTPS momen krusial, biarkan rakyat berpesta, aparat jaga jarak.

Meski kita hidup dlm demokrasi setelah amandemen ke-4 UUD 1945 kita tuntaskan, tapi apa yg dilakukan oleh petahana tetap kita sebuah sebagai “mempertahankan kekuasaan” dan apa yang dilakukan penantang kita sebut sebagai “merebut kekuasaan”. Keduanya hrs dilakukan dengan etika.

Dalam demokrasi, semua tindakan kita tidak saja harus berdasarkan hukum, tetapi juga harus berdasarkan Etika. Petahana harus mempertahankan kekuasaannya secara etis dan penantang harus merebut kekuasaan juga scr etis. Etika-lah yg membuat bangsa ini tenang meski sedang “perang”.

Dahulu kala, sebelum ada negara bangsa, raja2 dan penguasa mempertahankan kekuasaan dengan kejam dan menghalalkan segala cara. Lalu hal itu, membuat rakyat memberontak dan menggalang pembangkangan juga dengan segala cara. Situasi ini kita sebut perang sipil. Perang saudara.

Perang saudara atau sering juga disebut Civil War, atau perang warga sipil atau perang madani, bukan perang antar negara, tapi perang faksi2 dalam negara. Ada banyak contohnya, hampir semua negara besar pernah mengalaminya. Ini adalah sengketa antar kelompok.

Perang sipil bukan fenomena sebelum abad 21 saja. Sepuluh tahun memasuki abad ini, tahun 2010 kita menyaksikan peristiwa Arab spring di Tunisia, atau pemberontakan Arab yang tidak saja melahirkan gelombang unjuk rasa tapi juga perang sipil di banyak negara Arab.

Di antara sebab yang sangat menonjol dari perang sipil adalah karena rasa tidak percaya kepada penguasa; apabila penguasa mulai nampak tidak bisa dipercaya, hukum berat sebelah, membela kawan dan menekan lawan, tebang pilih dan pilih kasih. Intinya hilang etika.

Inilah yang harus kita jaga sekarang, kita harus mengingatkan aparat sipil, POLRI dan militer juga penyelenggara pemilu untuk tidak saja adil tetapi juga nampak adil. Ini adalah “power Struggle” dalam demokrasi, sebuah pemilu damai yang tetap memiliki unsur kompetisi.

Maka, mari junjung tinggi hukum dan Etika dalam kompetisi. Kita sudah siapkan aturannya dan bahkan kode Etik-nya. Ada lembaganya, termasuk dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Jangan sekali2 kalian nampak tidak adil apalagi berbuat curang. Bahaya!," tulisnya.

Sementara itu, melansir dari Kompas.com, Polri dan TNI menegaskan sikap netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 mendatang.

“Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah menekankan ini (netralitas),” ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Tito mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2019.

“Memberikan warning, menyebarkan surat-surat edaran. Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak sekali surat edaran, surat edaran (yang isinya) sampai detail,” kata Tito.

Menurut Tito, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto. "Hanya amankan pemilu," kata dia.

Tito mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.

“Dan kalau ada akan diberikan sanksi-sanksi sudah ada mulai sanksi teguran sampai sanksi berat pemecatan internal,” tutur Tito.

Hal yang sama disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia menekankan kepada jajaran TNI yang ada di lapangan untuk menjaga sikap netralitas dalam Pemilu 2019.

“TNI-Polri sama, satu komando ke bawah, namanya perintah kalau sudah perintah ada konsekuensi disitu. Sehingga kita tekankan apabila melanggar tindakan sanksi diberikan,” ujar Hadi.

Selain itu, Hadi meminta kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja jajarannya menghindari keberpihakan dalam Pemilu 2019. “Kita minta pengawasan kepada prajurit TNI bila ditemukan indikasi melanggar netralitas silakan lapor kepada humas atau Puspen (Pusat Penerangan) TNI pasti akan kita tanggapi dan kita tindak itu,” ujar Hadi. (TribunJateng.com/Woro Seto)