Pemilu 2019

Tanggapan KPU soal Laporan 6 Lembaga Survei Oleh BPN

Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan sejumlah lembaga survei politik ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU)

Tanggapan KPU soal Laporan 6 Lembaga Survei Oleh BPN
TRIBUNNEWS.COM
Kuasa Hukum KAMAHK, Pitra Romadoni, saat melaporkan enam lembaga survei ke Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan sejumlah lembaga survei politik ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Mereka menuding, beberapa hari ini sejunlah lembaga survei menyampaikan berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan menyesatkan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil hitung cepat yang mereka rilis.

"Yang dilaporkan ada LSI Denny JA, kemudian Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking dan Voxpol. Beberapa lembaga survei ini kami menduga mereka pasti ada orderan untuk kemudian membuat quick count seperti ini," kata Koordinator Pelaporan Djamaluddin Koedoeboen, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Pelapor menuding, sejumlah lembaga survei itu terkesan menjadi tim sukses pasangan calon tertentu.

Sebab, fakta di lapangan menunjukan hasil yang berbeda dengan hitung cepat yang ditayangkan di beberapa televisi.

"Ada yang hasil perhitungannya bahkan melebihi 100 persen dari jumlah pemilih itu sendiri. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor itu sendiri," ujar Djamaluddin.

BPN Laporkan Enam Lembaga Survei ke KPU, Ada Juga yang Lapor Bareskrim Polri

Apalagi, saat ini KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum mengumumkan hasil penghitungan suara secara resmi.

Untuk menjaga netralitas, pelapor meminta supaya KPU memberi sanksi dan mencabut izin lembaga survei.

"Kami minta secara tegas KPU untuk mencabut kembali segala izin-izin yang diberikan kepada mereka. Dan kalau bisa memang lembaga survei untuk sementara jangan pernah menyiarkan apapun lagi untuk mengisi ruang-ruang publik," kata Djamaluddin.

Halaman
12
Editor: m nur huda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved