Prabowo Subianto kepada Media Asing: Pada 2014, Saya Tidak Terima Sepenuh Hati
Calon presiden (Capres) no urut 02 Prabowo Subianto saat bertemu media asing menyatakan kecurangan membuatnya tak akan menerima hasil Pemilu 2019
Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Calon presiden (Capres) no urut 02 Prabowo Subianto menyatakan masifnya kecurangan membuatnya tak akan menerima hasil Pemilu 2019.
Pernyataan itu disampaikannya kepada sejumlah media asing dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Senin (6/6/2019) malam.
Pertemuan ini bersifat tertutup bagi media massa lokal dan nasional.
Dirilis The Straits Times, Prabowo menegaskan bukti kecurangan pemilu kali ini menumpuk sehingga tidak akan mundur setapak pun.
"Kali ini, saya tidak akan menerima hasil penipuan. Pada 2014, saya benar-benar tidak terima sepenuh hati saya. Demi kebaikan negara, saya mengenyahkannya (perasaan itu). Saya datang ke pelantikan, saya mengucapkan selamat (kepada Jokowi)," jelasnya.
Dia kemudian menjelaskan alasannya saat itu menerima hasil Pemilu 2014.
"Demi kebaikan rakyat, demi kebaikan demokrasi. Saya ingin menerimanya secara baik tapi kali ini pelanggarannya terlalu banyak. Jadi tidak mungkin. Saya tidak akan menerima (hasil) pemilihan curang," tandas Prabowo.
Dalam acara ini, Prabowo membeberkan sejumlah daftar masalah pemilihan umum yang diklaimnya sebagai pelanggaran terang-terangan dan mencolok.
Klaim itu di antaranya mencakup kesalahan entri data suara dari setidaknya 73.000 TPS sejauh ini.
Kemudian ada 6,7 juta pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih.
Selanjutnya penyimpangan dalam daftar pemilih resmi atau biasa disebut DPT.
Tercakup pula kesulitan kubu oposisi dalam mendapatkan izin kampanye, mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS atau ASN) dalam kampanye Jokowi, dan penggunaan perusahaan milik negara (BUMN) untuk membiayai kampanye kubu petahana.
Apa yang semestinya dilakukan mengenai kesalahan dan kecerobohan entri data yang diklaimnya tersebut?
"Apa yang kami minta adalah koreksi semua penyimpangan. Kami ingin audit TI. Semudah itu. Semua data yang salah ini harus diperbaiki. Hanya itu yang kami minta," tutur Prabowo.
Menurutnya, kubu 02 hanya meminta verifikasi dan koreksi atas semua hal yang mereka nilai sebagai kecurangan.
