Kasus Korupsi GLA

Heru Anggap Ada Kejanggalan Mengapa Kejati Tidak Menahan Rina Iriani

Heru Notonegoro, pengacara Handoko Anggap Ada Kejanggalan Mengapa Kejati Tidak Menahan Rina Iriani mantan bupati Karanganyar.

Heru Anggap Ada Kejanggalan Mengapa Kejati Tidak Menahan Rina Iriani
TRIBUN JATENG/GALIH PRIATMOJO
SAKSIKAN- Rina Iriani menyaksikan tim Kejati Jateng menyita asetnya di Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2014). 

Laporan Tribun Jateng, Tim Liputan Khusus

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Heru Notonegoro, pengacara Handoko, terdakwa lain dalam kasus korupsi Griya Lawu Asri (GLA) menilai, ada tebang pilih dalam kasus ini.

Bahkan Heru mempertanyakan kinerja aparat Kejati Jateng lantaran tidak adanya kejelasan dalam kasus ini. Handoko yang juga Menjadi tersangka telah menjalani persidangan, mendapat vonis, bahkan telah bebas. Namun Rina Iriani belum juga disidangkan.

Semula masyarakat berharap banyak terhadap Kejati Jateng pada kasus korupsi GLA, terutama saat menetapkan Rina sebagai tersangka. Berbagai gebrakan yang dilakukan kejaksaan, membuat ekspektasi masyarakat semakin tinggi.

“Di antaranya adalah ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan aset,” ujarnya. Waktu itu, masyarakat berharap, Kejati segera menuntaskan kasus ini. Namun dibandingkan dengan kenyataan, terang Heru, justru terkesan bertentangan. “Saat itu sepertinya sangat bersemangat menyelesaikan kasus ini,” katanya.

Menurut Heru, kejati memiliki kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang untuk melakukan penahanan kepada tersangka. Jadi, melihat apa yang telah dilakukan penyidik kejaksaan, Heru merasa ada kejanggalan tatkala kejati belum menahan Rina.

Selain terkesan tebang pilih, jaksa dinilai Heru juga melakukan penyalahgunaan wewenang. Lantaran dia tidak segera menggunakan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan peraturan untuk menuntaskan kasus. Sempat beredar kabar tentang adanya intervensi pada kasus ini.

Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, beberapa waktu lalu mengatakan, ada pejabat tinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai pihak yang turut mengintervensi kasus Rina.
"Ada pejabat tinggi di gedung bundar yang berkepentingan dalam kasus ini," kata Boyamin. Menanggapi hal ini, Heru mengatakan sudah sejak awal persidangan kasus GLA, ada hal yang tidak beres. Nama Rina disebut dalam dakwaan tiga terdakwa kala itu, yakni mantan suaminya, Toni Iwan Haryono, Handoko, dan Fransiska.

Pertanyaan yang lugu saja, lanjut Heru, jika ada saksi yang diperiksa penyidik meski namanya tidak disebut di dakwaan, wajib dihadirkan ke persidangan. Jika saksi tersebut menolak, kejaksaan bisa melakukan upaya paksa.
“Namun ini yang jelas-jelas disebut dalam dakwaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya belum juga dilimpahkan,” kata Heru.

Heru beranggapan, jika jaksa beralasan Rina tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri dan kooperatif saat diperiksa, banyak tersangka lain yang juga seperti itu namun jaksa tetap melakukan penahanan.
Mantan kuasa hukum Toni, Rachel Periwi tidak mau berbicara banyak mengenai tarik ulur kasus Rina di Kejati. Minggu (11/5), Rachel mengatakan kalau dirinya tidak mengikuti perkembangan kasus Rina.

Hanya saja, dalam persidangan kliennya, nama Rina sempat disebut-sebut para saksi sebagai orang yang menerima uang panas GLA. Keterangan saksi di persidangan yang menyebut Rina sebagai muara, juga dibenarkan kliennya.
Bahkan waktu itu, tim penasehat hukum Toni sudah meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan Rina sebagai saksi. Namun sayangnya, jaksa penuntut dan hakim tidak mengabulkan permintaan penasihat hukum.
“Saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai kasus itu. Peristiwanya sudah dua tahun lalu dan saya tidak mengikuti perkembangannya,” kata Rachel. (tribuncetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved