Kasus Korupsi GLA

Sudah 4 Kepala Kejati Jateng Tangani Kasus Rina Iriani Belum Tuntas

Sudah 4 Kepala Kejati Jateng Tangani Kasus Rina Iriani mantan bupati Karanganyar, belum tuntas juga.

Sudah 4 Kepala Kejati Jateng Tangani Kasus Rina Iriani Belum Tuntas
TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTYAWAN
RINA Iriani mantan Bupati Karanganyar penuhi panggilan Kejati Jateng di Semarang, Senin (23/12/2013) untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus korupsi GLA Karanganyar. 

Laporan Tribun Jateng, Tim Lipsus

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG-  Kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) dengan tersangka mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang ditangani Kejati Jawa Tengah belum juga tuntas. Sejak kasus ini bergulir hingga Rina ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Kejati Jateng telah berganti empat kali, namun kasus ini belum juga tuntas.

Empat Kajati yang pernah menangani kasus Rina adalah Widyopramono (2010-2011), Bambang Waluyo (2011-2012), Arnold B M Angkouw, dan Kajati Jateng saat ini Babul Khoir.

Kasi Penkum Kejati Jateng Eko Suwarni, mengatakan penyidikan terhadap kasus Rina masih terus berjalan. Menurutnya, Kejati mempunyai bukti-bukti keterlibatan Rina dalam kasus korupsi perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar.
"Penyidikan masih berjalan terus, prosesnya tidak mandek," kata Eko, Minggu (11/5).

Disampaikan Eko, penyidik kejaksaan terus berupaya memperkuat bukti-bukti yang ada. Hal ini diperlukan, agar tersangka tidak bisa berkelit saat kasus ini nantinya sudah diajukan ke persidangan.

"Banyak suara di luar yang bermacam-macam, biar saja, yang penting kami konsentrasi menangani kasus ini," ujar dia.
Disinggung mengenai kemungkinan kasus ini dipetieskan alias diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), Eko enggan menanggapi lebih lanjut. Menurutnya, semua tergantung dari hasil penyidikan nanti. "Jangan bilang mungkin atau tidak mungkin, semua tergantung hasil penyidikan yang sampai saat ini masih berjalan," katanya.

Peran Rina dalam kasus GLA terungkap saat persidangan Tony Haryono yang juga mantan suaminya dan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera tahun 2008 Handoko Mulyono di Pengadilan Tipikor Semarang, 2010 lalu.
Nama Rina kembali disebut dalam persidangan Ketua KSU Sejahtera yang memegang jabatan pada 2007, Fransiska tahun 2011.

Rina diduga terlibat dalam perkara penyalahgunaan bantuan subsidi perumahan GLA dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada KSU Sejahtera tahun 2007-2008.
Akhirnya, Rina ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan dengan Nomor: Print-37/O.3/Fd.1/11/2013 tertanggal 13 November 2013.

Rina diduga tersangkut korupsi subsidi perumahan GLA yang merugikan negara Rp 18,4 milliar. Menurut Kajati Jateng Babul Khoir, Rina diduga menikmati aliran dana Rp 11,1 miliar.

Berdasarkan keterangan saksi pada persidangan terpidana Tony Iwan Haryono, terungkap bahwa Rina telah mengusulkan KSU Sejahtera kepada Kemenpera pada 2007. Usulan dilakukan agar KSU Sejahtera dipilih sebagai lembaga keuangan nonbank penyalur subsidi Kemenpera. Usulan itu tidak disertai rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Karanganyar.

Sementara dalam sidang tersebut terbukti jika KSU Sejahtera tidak memenuhi syarat sebagai penyalur subsidi. Berdasarkan surat Bupati Rina, Kemenpera mengucurkan dana Rp 15,7 miliar pada 2007 dan sebanyak Rp 20 miliar pada 2008. Pada 2007, KSU Sejahtera diketuai oleh Fransiska Riyana Sari dan pada 2008 oleh Handoko Mulyono.

Dalam sidang Fransiska di Pengadilan Tipikor Semarang, terungkap catatan pemakaian Rina, di antaranya untuk biaya Rina Center (tim pemenangan Rina dalam Pilkada 2008) Rp 1,4 miliar. Untuk keperluan lain dalam pilkada mencapai Rp 2,3 miliar.
Selain itu, dana dipakai untuk biaya kuliah S2, umrah, keperluan Lebaran, listrik, telepon, dan pemasangan internet di rumah pribadi Rina, mencapai Rp 2,2 miliar. Untuk bantuan kemasyarakatan mengatasnamakan Rina Rp 800 juta.

Sekurangnya Rp 11 miliar diduga telah dinikmati Rina. Sisanya Rp 3,2 miliar dan Rp 370 juta masing-masing dinikmati Tony dan Handoko. Sementara Fransiska tak terbukti menerima aliran uang. Fransiska sudah menerima pidana dua tahun penjara, Handoko dipidana empat tahun penjara, sedangkan Tony divonis lima tahun 10 bulan penjara.
Selain itu, pada 29 Januari lalu, Kejati Jateng menetapkan mantan General Manager Perum Perumnas V Jateng, Sunardi terkait kasus serupa. Bahkan, 15 April lalu, Sunardi telah menjalani sidang perdananya. (tribuncetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved