Kasus Korupsi GLA

Taufiq Menilai Kejati Jateng Paksakan Kasus Rina Iriani

Taufiq Menilai Kejati Jateng Paksakan Kasus Rina Iriani lantaran bukti-bukti untuk menjerat kliennya tidak cukup.

Taufiq Menilai Kejati Jateng Paksakan Kasus Rina Iriani
Tribun Jateng/dok
Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih didampingi para pengacara usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk yang ketiga kalinya di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Rabu (8/1/2014)

Laporan Tribun Jateng, Tim Lipsus

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG-  Kuasa hukum Rina Iriani, Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH menyangkal pernyataan Presidium MAKI. Menurutnya, Boyamin Saiman memiliki standar ganda dalam mengomentari kasus Rina. Pertama melalui MAKI namun di sisi lain, ia adalah seorang pemilik kantor hukum. Menurut Taufiq, kantor hukum milik Boyamin bernama Kartika Candra.

“Dia (Boyamin) praktik (sebagai pengacara), punya kantor hukum dan sebagai MAKI juga. Jadi double standart,” katanya.
Ditanya tentang kelanjutan kasus kliennya, Taufiq menyatakan, setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Kepastian hukum bagi warga negara adalah memberikan vonis bersalah atau membebaskan dari segala tuduhan.

Taufiq menilai, kejati memaksakan kasus Rina. Lantaran bukti-bukti untuk menjerat kliennya tidak cukup. Bahkan, dia sudah melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung. Menurutnya sudah ada pemeriksaan.

“Alat bukti yang digunakan tidak asli. Kantor Kemenpera juga tidak bisa membuktikan kalau surat yang digunakan sebagai alat bukti itu asli. Alat bukti palsu tersebut sudah saya serahkan ke Kejagung saat tim Jaksa Agung Muda Pengawasan memeriksa laporan kami di Kejari Surakarta,” katanya.

Minimal, penyidik harus memiliki dua alat bukti. Saat ini, kejati mempunyai alat bukti berupa keterangan saksi dan surat. Namun surat yang diajukan, belum terbukti keasliannya.

Di sisi lain, bukti keterangan dari Toni, Handoko, dan Fransiska diungkapkan ketiganya saat menjalani masa penahanan. Orang yang ditahan atau terdakwa, memiliki hak untuk ingkar. Sehingga, bisa saja keterangan mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Meski demikian, Taufiq mengaku siap jika kejaksaan melanjutkan perkara ini. Dengan begitu kliennya bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Namun ia menekankan, alat bukti yang digunakan haruslah bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.
Rina juga dirugikan

Melihat tarik ulur kasus yang menjerat mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, Ketua Forum Karanganyar Rembug (FKR), Hendardi Heru Santoso, Minggu (11/5) menilai Kejati Jateng tebang pilih dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, Kejati Jateng telah menetapkan tersangka baru, yakni General Manager (GM) Perum Perumnas V Jateng, Sunardi pada 29 April. Setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam, Sunardi langsung ditahan penyidik. Bahkan, ia telah menjalani sidang perdana pada 15 April kemarin.

Berkaca dari kasus ini, Heru, demikian ia biasa disapa khawatir masyarakat akan apriori kepada penegak hukum, khususnya kejaksaan. “Tersangka dari pengembangan kasusnya (Sunardi) saja sudah disidangkan. Kenapa hingga sekarang, berkasnya (Rina) belum dilimpahkan,” kata Heru kepada Tribun Jateng. (tribuncetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved