Ganjar Pranowo: Saat Pilkada Posisi PNS Seperti Telur Di Ujung Tanduk

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Tahun 2015 benar-benar menjadi tahun yang hiruk pikuk bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama dalam bidang politik. Terang saja, rakyat di 21 dari 35 kabupaten/kota turut serta dalam gegap gempita memilih pemimpin baru.

Bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sukses pelaksanaan Pilkada serentak dengan relatif mulus, merupakan keberhasilan masyarakat Jawa Tengah. Dia berharap, pascapilkada masyarakat bisa kembali menjalani hidup dan terlibat aktif dalam pembangunan. Secara khusus, wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda, mewawancarai Ganjar berkait dengan refleksi 2015 sekaligus harapan dan rencana-rencananya pada 2016. Berikut petikan wawancaranya.

Pilkada serentak di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah berjalan relatif mulus, bagaimana tanggapan Anda?
Yang terpenting bagi saya, yang pertama adalah aman. Sebab, sampai saat ini, belum terlalu menjadi agenda bersama bahwa demokrasi itu biasa saja. Demokrasi itu hanyalah sebuah kompetisi ada yang memilih, memberikan amanah. Maaf saja, di beberapa daerah lain, ada kantor dibakar, masyarakat menggeruduk. Sampai hari ini, alhamdulillah, di Jawa Tengah tidak ada.

Kedua, saya senang beberapa teman calon kepala daerah cara berkomunikasi antarmitra, meskipun dalam perdebatan masa kampanye sedikit saling sindir, semuanya masih dalam taraf kedewasaan.
Tapi catatan yang menyedihkan, money politics, pemaksaan, itu selalu muncul meski tidak menyeluruh. Tapi di beberapa titik itu terjadi. Ternyata, politik uang masih luar biasa. Bahkan di salah satu kabupaten, saya iseng bertanya, kenapa dia yang menang dan kenapa dia kalah, 'Anu, Pak, masyarakat menunggu duitnya nggak keluar-keluar, jadi ya tidak jadi memilih.' Ini jawaban jujur seorang warga. Tapi secara keseluruhan di Jateng menurut saya berjalan cukup baik.

Ada beberapa ketegangan atau persoalan yang muncul di sejumlah daerah pada pelaksanaan Pilkada, termasuk keterlibatan PNS dalam kampanye?
PNS itu setiap dalam pemilihan seperti telur di ujung tanduk karena posisi kakinya yang satu di kuburan dan satu sisi kakinya di rumah sakit. Jadi kalau dia salah pilih, dia bisa hilang jabatannya, masuk kuburan dia. Kalau dia salah sedikit, konangan, dan kebetulan calon yang dia dukung kalah, bisa masuk rumah sakit dalam arti jantungan betul. Biasanya seperti itu. Meski demikian, menurut saya, secara keseluruhan netralitas PNS relatif terjaga.

Sebenarnya PNS itu sudah punya pilihan karena dia boleh memilih. Repotnya ketika dia harus mau menarik diri dari posisi itu. Ini yang sulit karena dia berharap apakah jabatan saya nanti akan tetap atau hilang. Sebenarnya posisi PNS ketakutan itu saja. Nah yang belum, siapa tahu jodoh dengan membela calon tertentu. Ini jadi koreksi bagi kami.

Di beberapa tempat saya mendapatkan laporan itu. Sungguh tidak mudah membikin mereka netral. Memang, calon mengusung pendukung, biarkanlah, birokrasi tidak boleh ditarik-tarik. Sebab, mereka akan pasti memilih dan tidak cukup mudah mendeteksi dia memilih si A atau si B.
Saya kan juga punya pengalaman (dalam Pilgub--Red), saya menantang incumbent, dua mitra tanding saya orang-orang hebat (di birokrasi). Kalau orang berpikir saat itu PNS atau birokrasi itu cukup bisa menggerakkan dengan dahsyat, maka saya kalah. Walaupun, kami memang harus akui bahwa netralitas PNS belum bisa kaffah (seluruhnya). Belum bulat, masih saja lonjong. (*)