Ini Harapan Ganjar kepada Kepala Daerah Hasil Pilkada 2015

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Bagaimana tanggapan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng melihat penyelenggaraan Pilkada serentak di 21 kabupaten kota di Jateng.

Apa harapan Anda kepada 21 pasangan calon kepala daerah, yang telah terpilih dalam Pilkada serentak lalu?
Ini pertanyaan bagus. Waktu itu ketika saya punya mimpi besar yaitu pemerintahan bisa transparan. Di beberapa kabupaten dan kota sudah mulai, di provinsi saya dorong habis-habisan. Membikin open government, membikin sistem yang lebih berbasis elektronik sehingga publik bisa mengakses. Termasuk dalam perencanaan melibatkan banyak masyarakat.

Banyaknya pejabat bupati (Pj), sadar atau tidak sadar mengikuti ritme saya. Ketika mereka berkesempatan menyusun RAPBD, pola negosiasi politik dengan DPRD juga berubah. Sedikit dua dikit, para Pj mengikuti style saya untuk berkomunikasi secara intensif dengan DPRD. Pemerintah (kabupaten/kota) tidak lagi begitu saja menerima ketika DPRD mengatakan ya atau tidak. Mereka masih bisa menawar. Buktinya, Kabupaten Blora yang dalam 15 tahun APBD-nya telat terus berturut-turut, baru kemarin bisa on time, bahkan lebih cepat dari yang lain.

Ini contoh-contoh saja, ada blessing in disguise, ini sistemnya akan terus dibangun dan teman-teman yang terpilih tinggal membawa itu. Kemudian yang baru, kami harapkan sudah akan terbantu.
Kami punya rencana, nanti sebelum mereka (para kepala daerah baru--Red) saya lantik, kami akan kumpulkan dulu, semacam ada government breafing. Kami ajak mereka untuk mengerti, misalnya, tahun depan laporan keuangannya berbasis akrual, mulai perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi. Kemudian saya ajak membuat e-government, promosi jabatan terbuka.

Kami bisa undang Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kemendagri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membangun integritas dan pengelolaan transparansi, gratifikasi, transparansi. Dari aspek hukum, kami bisa mengajak kejaksaan dan kepolisian. Minimal ini jadi bekal.

Setelah proses Pilkada selesai, menurut Anda, bagaimana sebaiknya masyarakat Jawa Tengah menyikapi hasilnya?
Kalau pihak yang menang tidak merasa jumawa, yang kalah tidak merasa dendam, maka akan selesai. Kemudian saling mengatakan selamat. Yang menang mengatakan, mohon kami didukung, dan yang kalah mengatakan, ayo bareng-bareng membangun daerah, maka yang di bawah akan cepat bersatu. Tapi kalau kompornya masih jalan, ya repot. Daerah yang rawan gugatan, yang seperti ini kami coba pantau, jangan sampai ada gesekan di level atau tingkat bawah.

Menurut Anda, adakah yang perlu dikhawatirkan berkait dengan ekses Pilkada serentak terhadap pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah pada 2016?
Teman-teman yang terpilih ini tidak punya kesempatan menyusun anggaran karena yang menyusun sekarang adalah pejabat bupati/wali kota. Kecuali, dia masa jabatannya belum berakhir sampai dengan Pilkada, kalau mereka (calon) belum (purna) mereka masih merumuskan politik anggarannya.

Bagi mereka yang belum sempat (menyusun anggaran), keberadaan Pj ini jadi penting. Maka, Pj di Jateng semua sudah saya breafing dan saya datangi satu per satu. Kepada mereka saya sampaikan, besok perumusan anggaran tidak boleh asal-asalan, harus disiapkan, ada skala prioritasnya. Saya minta tolong agar in line dengan yang ada di Pemprov. Prioritas infrastruktur dulu, kemudian kemiskinan, kesehatan.

Beberapa daerah yang infrastrukturnya berat saya mintakan tambah anggaran jika kurang bisa meminta Pemprov, jika masih kurang akan dimintakan ke Pemerintah Pusat. Ini untuk menghilangkan terjadinya kontraksi politik.

Dugaan saya, tidak akan terjadi apa-apa di tingkat grassroot. Bahkan ada kekurangan sedikit dua dikit masyarakat sudah biasa dengan ini.
Mungkin yang bisa berubah adalah APBD Perubahan di tahun pertama. Biasanya kalau yang menang yang baru, dia memiliki obsesi. Maka, yang baru sama sekali, dia akan terlihat bukan di tahun 2016, melainkan di 2017. (tribunjateng/m nur huda)