SEPI, Jelang Pilkada Serentak Jateng 2018 belum Ada Tokoh Penantang Ganjar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jawa Tengah 2018, lembaga survei dan konsultan politik daerah siap bersaing dengan lembaga asal ibukota. Satu di antaranya adalah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Indonesia pimpinan Joko Prihatmoko, seorang akademisi Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Ia mengatakan, lembaga surveinya selama ini terbukti valid. Terutama hasil survei untuk Pilgub 2014 lalu. Ketika itu ia disewa salah satu kandidat pilgub pada H-4 bulan.

"Saat lembaga survei asal Jakarta memberi data yang meleset, kami satu-satunya yang memberi hasil survei secara akurat, bahkan nyaris presisi dengan hasil real count KPU saat itu," kata warga Ngaliyan Kota Semarang tersebut, kemarin. Menjelang Pilkada serentak 2018, sudah ada dua bakal calon kepala daerah di dua kabupaten yang mendekatinya.

Gelaran pilkada serentak diakuinya cukup merepotkan. Hingga kini, ia mengaku baru bisa menangani survei untuk dua kabupaten untuk pilkada tingkat kabupaten/kota. Joko menggunakan metode multistates random sampling sejak awal proses.

"Tidak menunggu pencoblosan. Kalau exit poll jelas survei per TPS sesaat setelah pemilih mencoblos dan hasilnya jelas akurat," katanya.

Ia memastikan surveyor daerah lebih bisa dipegang. Sebab, setelah survei, surveyor daerah tidak akan kemana-mana. Para surveyor daerah punya tanggungjawab moral terhadap Jateng. "Kalau surveyor asal Jakarta, setelah survei langsung pulang. Meleset tidak meleset tidak ada rasa bersalah, biasanya mereka tutup dengan exit poll," ucapnya.

Seberapa pengaruh survei terhadap elektabilitas seorang calon? Joko mengatakan cukup berpengaruh jika dikemas untuk masyarakat yang baru saja paham media. Namun, dalam perjalanan ada lembaga survei yang membuat survei “Asal Calon Senang”.

Hasil survei akan berubah menjadi semacam iklan jika tidak sesuai etika. Ia menyebut ada lembaga survei yang tidak memisahkan antara divisi konsultan dan surveyor elektabilitas. Hasilnya, hasil survei bisa dijadikan alat konsultasi atau malah jadi iklan. "Hal yang dilakukan surveyor seperti itulah yang membuat masyarakat skeptis terhadap hasil survei," ucapnya.

========================================
Geliat pilkada serantak di Jateng masih stagnan
Baru beberapa bakal calon menyewa konsultan politik
Konsultan politik asal Jakarta belum masuk
Biaya konsultan politik bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran
========================================

Masih sepi

Terpisah, dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (Unnes), Cahyo Seftyono menyatakan sepinya geliat Pilkada di Jawa Tengah berimbas pada lesunya aktifitas konsultan politik di provinsi ini. “Jika pun ada skalanya masih bersifat personal atau konsultan dari kalangan rekan terdekat. Sementara mereka yang bermain di skala nasional konsentrasinya masih di Pilgub DKI Jakarta,” katanya.

Menurut Cahyo, dua tahun terakhir geliat Pilkada di Jawa Tengah masih cenderung stagnan. Dalam Pilgub Jateng, misalnya, belum ada figur yang berani melawan petahana, Ganjar Pranowo yang diprediksi bakal maju lagi, menjadi salah satu faktor penyebab belum menggeliatnya gairah Pilgub di provinsi ini. Menurutnya, saat ini beberapa penantang justru putar haluan dan lebih memilih ingin berkompetisi di tempat lain.

Munculnya masalah e-KTP dan Semen Rembang yang dikaitkan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membuat peta percaturan politik di Jawa Tengah sedikit memanas belakangan ini. Figur-figur yang sempat menghilang pun kembali disuarakan. Satu diantaranya mantan Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo. Juga kabar kemunculan kandidat lain dari internal PDIP. "Meski demikian geliatnya sejauh ini masih cendering stagnan," kata Cahyo.

Berpusat di Jakarta

Cahyo menjelaskan, sejauh ini konsultan politik di tanah air masih berpusat di Jakarta. Kemudian mereka memperluas jejaring di daerah-daerah. Sayangnya, menurut Cahyo, eksistensinya masih terkungkung di partai. Artinya konsultan politik yang ada saat ini kebanyakan masih dibiayai partai politik. "Dari sisi demokrasi buruk karena yang tahu kondisi di daerah sebenarnya ya teman-teman di daerah. Banyak kasus survei di lapangan tidak berjalan sebagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.“ ujarnya.