SEPI, Jelang Pilkada Serentak Jateng 2018 belum Ada Tokoh Penantang Ganjar

Ia mengungkapkan, pengusaha juga sebenarnya membutuhkan konsultan politik untuk mengetahui preferensi bisnis mereka ke depan. Visi misi elite politik yang akan maju tentu berpengaruh pada rencana strategis mereka dalam pengembangan usaha.

Karena banyak dibiayai elite parpol netralitas lembaga survei, menurut Cahyo, seringkali dipertanyakan. "Setidaknya publik sering meragukan temuan mereka. Satu-satunya jalan mengetahui netral tidaknya yakni harus berani membuka metodelogi riset yang digunakan,” ujarnya.

Menurutnya, konsultan politik saat ini adalah bisnis yang sangat basah. Tak heran jika kemudian banyak pihak yang berlomba masuk ke dalam industri ini. Misalnya, sejumlah akademisi mendirikan lembaga konsultan politik.

Tiga tahap

Menurut Cahyo, secara umum ada tiga hal yang dikerjakan konsultan politik, antara lain tahap pemetaan berupa menganalisa apa saja yang diharapkan publik di suatu daerah. Kemudian tahapan memoles, yaitu mensinkronkan calon usungan dengan kepentingan publik. Serta tahap terakhir menjual calon dalam berbagai kegiatan kampanye.

Banyak calon menyewa lebih dari satu konsultan politik, baik secara formal maupun informal. Dari segi biaya yang harus dikeluarkan biasanya untuk pilkada tingkat kab/kota pada kisaran ratusan juta, tergantung pada luas wilayah dan juga kompleksitas demografi wilayah yang disurvei. Sedangkan pada pilgub bisa mencapai miliaran. Itu belum termasuk biaya lain di luar survei, seperti mendesain calon usungan (spinning) dan kampanye yang memerlukan teknik khusus.

"Lembaga survei atau konsultan politik bagus guna mendorong demokratisasi. Keberadaanya sangat bermanfaat sebagai jembatan antara publik pemilik hak suara dengan elite politik yang nanti berkompetisi untuk menjadi pemimpin di daerah. Oleh sebab itu (lembaga survei) jangan hanya mencari untung semata. Tetapi harus memiliki motivasi membangun bangsa yang lebih demokratis dan bermartabat.“ pungkasnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)