Kartu Difabel Kota Semarang Belum Optimal, Ini Dia Permasalahannya
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang dan Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Indonesia (PPDI) Kota Semarang menggelar diskusi
Penulis: galih permadi | Editor: bakti buwono budiasto
lihat foto
"Syarat untuk mendapatkan difabel di antaranya penyandang disabilitas, fotokopi KTP dan KK dan diserahkan ke Dinas Sosial," ujarnya.
Sementara itu, Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, Fajriyah berharap adanya payung hukum yang melandasi siswa masuk ke sekolah inklusi.
Hal ini diperlukan agar Dinas Pendidikan bisa memberikan pelayanan yang tepat bagi siswa difabel.
"Payung hukum ini menjadi assesment untuk merekomendasikan anak tersebut kategori ketunaan apa agar tindak lanjut lebih jelas. Direkomendasikan ke SLB atau ke sekolah inklusi," ujarnya.
Baca: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Panggil Dua Direktur Rumah Sakit Daerah, Ada Apa?
Jika masuk sekolah inklusi, lanjut Fajri, Dinas Pendidikan bisa memberikan kebutuhan khusus untuk siswa tersebut.
"Kami bisa mengadakan pelatihan dan pembekalan bagi siswa tersebut. Sehingga kami memberikan pelayanan sesuai kebutuhan siswa tersebut," ujarnya.
Adapun, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Semarang, Tri Waluyo mengatakan diskusi dilaksanakan untuk memfasilitasi para difabel dalam mendapatkan jaminan sosial di antaranya pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
"Hingga bulan ini, ada 1.500 difabel yang terdata. Dalam memberikan pelayanan kami melihat dari bawah ke atas. Apa yang diperlukan sehingga nantinya akan kami jadikan program," ujarnya.
Difabel warga miskin, kata Tri, juga mendapatkan jaminan kesehatan BPJS gratis tanpa iuran.
Sedangkan di bidang pendidikan, Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pemberian beasiswa.
"Infrastruktur ramah difabel juga dimasukkan dalam RPJMD. Diskusi juga hadir perwakilan OPD sehingga nantinya fasilitas umum ramah difabel," ujarnya.(*)
