Kartu Difabel Kota Semarang Belum Optimal, Ini Dia Permasalahannya
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang dan Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Indonesia (PPDI) Kota Semarang menggelar diskusi
Penulis: galih permadi | Editor: bakti buwono budiasto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Galih Permadi
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang dan Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Indonesia (PPDI) Kota Semarang menggelar diskusi dan dengar pendapat di Gedung Moch Ichsan Lantai 8 Balai Kota Semarang, Rabu (20/9).
Diskusi digelar agar diperoleh kebijakan pemerintah yang responsif dan Semarang menjadi kota ramah disabilitas.
Ketua PPDI Kota Semarang, Laila Nurilahi mengatakan jika Dinsos telah mengeluarkan Kartu Difabel yang memberikan jaminan sosial bagi difabel.
Namun saat ini kegunaan Kartu Difabel kurang maksimal.
Baca: Inilah Kendala Perusahaan di Jateng untuk Go Public
Dalam kondisi tertentu tidak bisa digunakan.
"Kami temukan persoalan pasien Hydrocephalus tidak bisa menggunakan kartu difabel karena pakai Jamkesda setara 2 dan itu tidak berlaku di rumah sakit. Ini kan tidak tersosialisasikan. Akhirnya kami bantu dan akhirnya bisa," ujarnya.
Adanya diskusi tersebut, Laila berharap kebutuhan para difabel bisa terpenuhi.
"Keluhan kami terkait belum ramahnya fasilitas umum seperti di toilet maupun di dalam bus BRT. Kami masih dijadikan obyek. Kami berharap mempunyai hak sama dijadikan subyek dalam perencanaan sejak awal. Sehingga dari awal hingga keputusan kami dilibatkan," ujarnya.
Baca: Pabrik PCC di Purwokerto Digebrek, Begini Tanggapan BNN
Di bidang pendidikan, Kota Semarang telah memiliki 33 sekolah inklusi sehingga para penyandang disabilitas bisa bersekolah di sekolah biasa.
Namun, lanjut Laila, saat ini difabel terbatas mengenai persyaratan difabel untuk masuk ke sekolah inklusi, salah satunya yakni IQ bernilai 7.
"Syarat itu memang cukup tinggi. IQ tidak di atas 7 maka difabel harus sekolah ke SLB. Kami harap patokan tidak jadi mutlak diberlakukan sehingga difabel bisa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi. Kalau memang mampu kenapa tidak," ujarnya.
Laili berharap kartu Difabel bisa berjalan dengan baik sehingga menjadi satu pintu menuju kesetaraan bagi difabel.
"Syarat untuk mendapatkan difabel di antaranya penyandang disabilitas, fotokopi KTP dan KK dan diserahkan ke Dinas Sosial," ujarnya.
Sementara itu, Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, Fajriyah berharap adanya payung hukum yang melandasi siswa masuk ke sekolah inklusi.
Hal ini diperlukan agar Dinas Pendidikan bisa memberikan pelayanan yang tepat bagi siswa difabel.
"Payung hukum ini menjadi assesment untuk merekomendasikan anak tersebut kategori ketunaan apa agar tindak lanjut lebih jelas. Direkomendasikan ke SLB atau ke sekolah inklusi," ujarnya.
Baca: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Panggil Dua Direktur Rumah Sakit Daerah, Ada Apa?
Jika masuk sekolah inklusi, lanjut Fajri, Dinas Pendidikan bisa memberikan kebutuhan khusus untuk siswa tersebut.
"Kami bisa mengadakan pelatihan dan pembekalan bagi siswa tersebut. Sehingga kami memberikan pelayanan sesuai kebutuhan siswa tersebut," ujarnya.
Adapun, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Semarang, Tri Waluyo mengatakan diskusi dilaksanakan untuk memfasilitasi para difabel dalam mendapatkan jaminan sosial di antaranya pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
"Hingga bulan ini, ada 1.500 difabel yang terdata. Dalam memberikan pelayanan kami melihat dari bawah ke atas. Apa yang diperlukan sehingga nantinya akan kami jadikan program," ujarnya.
Difabel warga miskin, kata Tri, juga mendapatkan jaminan kesehatan BPJS gratis tanpa iuran.
Sedangkan di bidang pendidikan, Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pemberian beasiswa.
"Infrastruktur ramah difabel juga dimasukkan dalam RPJMD. Diskusi juga hadir perwakilan OPD sehingga nantinya fasilitas umum ramah difabel," ujarnya.(*)
