Pemprov Jateng Berinisiatif Susun Perda tentang Pencegahan Korupsi, Awal 2018 Diharapkan Digedok

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Korupsi.

Pemprov Jateng Berinisiatif Susun Perda tentang Pencegahan Korupsi, Awal 2018 Diharapkan Digedok
TRIBUNJATENG/DENI SETIAWAN
Ilustrasi Antikorupsi. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Korupsi. Rancangan Perda tersebut akan dimasukan dalam program legislasi daerah (prolegda) DPRD Jateng tahun 2018.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengatakan, ide pembuatan Perda itu muncul ketika dirinya datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (31/10/2017), dan berbincang dengan Ketua KPK RI Agus Rahardjo.

Ganjar datang ke KPK dalam rangka memimpin bupati dan wali kota, beserta wakilnya, se-Jateng, anggota dan pimpinan legislatif, serta sejumlah pejabat eksekutif di Pemprov Jateng, untuk mengikuti Workshop Pembangunan Budaya Integritas. Workshop ini diinisiasi Inspektorat Provinsi Jateng.

(Baca: KPK Jadikan Jateng yang Pertama Dibentuk Komite Advokasi Antikorupsi Daerah)

Menurut Ganjar, KPK mendukung upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di Jateng. Namun, diperlukan sistem permanen agar kegiatan ini menjadi sebuah keharusan, semisal Perda.

"Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) memandang, pembangunan integritas antikorupsi di Jateng bagus. Maka, sistem ini perlu dimantabkan menggunakan regulasi. Bentuk yang pas, ya Perda," katanya melalui siaran pers yang diterima Tribunjateng.com, Selasa.

Ia mengungkapkan, Perda Pencegahan Korupsi itu direncanakan berisi sejumlah poin penting. Semisal, mewajibkan pelaporan harta kekayaan pejabatan negara (LHKPN), ketentuan pengelolaan gratifikasi, dan pembentukan komite integritas.

Selain itu, juga memasukkan perbaikan sistem di sektoral, utamanya pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel. Termasuk, bertujuan memberikan layanan ke masyarakat secara mudah, murah, dan cepat.

Ganjar mengutarakan, ide Perda tersebut sudah disampaikan secara langsung pada Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang juga ikut dalam workshop. Menurut Ganjar, Rukma menanggapi anstusias dan menyetujui ide itu.

Halaman
12
Penulis: m nur huda
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved