Breaking News:

Pilkada Serentak di Jateng

DILEMA Netralitas ASN jika Kepala Daerahnya adalah Ketua Parpol

DILEMA Netralitas ASN jika Kepala Daerahnya adalah Ketua Parpol. News Analysis oleh Agus Riewanto, Pengamat politik dan hukum UNS

tribunjateng/dok
News Analysis oleh Agus Riewanto, Pengamat politik dan hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Solo 

News Analysis oleh Agus Riewanto, Pengamat politik dan hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Solo

TRIBUNJATENG.COM - Pernyataan para kepala daerah yang juga sekaligus sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pascapenetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen Zubair, bahwa mereka siap memenangkan pasangan calon (paslon) tersebut adalah wajar.

Namun, hal ini harus dilihat dalam konteks itu adalah pernyataan pribadi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC PDIP, bukan sebagai kepala daerah tingkat dua.

Problemnya, sejak otonomi daerah pada 2005, figur sosok kepala daerah sulit dipisahkan antara posisinya sebagai kepala pemerintahan di daerah setempat dan juga posisinya sebagai ketua partai.

Sulitnya memisahkan posisi seorang publik figur antara sebagai kepala daerah dan sebagai ketua partai, menyebabkan rawan terjadinya politisasi birokrasi. Di mana, para aparatur sipil negara (ASN) dimobilisasi untuk kemenangan paslon tertentu.

Politisasi birokrasi tentu akan mengganggu netralitas ASN atau PNS (dalam gelaran Pilkada).

Idealnya, para kepala daerah yang juga merupakan ketua partai, menyatakan kepada publik bahwa kesanggupannya memenangkan paslon tertentu adalah dalam kapasitasnya sebagai ketua partai.

Namun, hal itu sulit dilakukan. Karena itu, untuk menjaga netralitas ASN dalam gelaran Pilkada kuncinya ada di pundak Sekretaris Daerah (Sekda).

Kata kuncinya ada di Sekda, karena Sekda-lah sebenarnya top manager dalam jejaring birokrasi.
Jika Sekda mampu lepas dari tekanan kepentingan politik kepala daerah, maka netralitas ASN dapat terjaga.

Akan tetapi, masalahnya seringkali kepala derah menggunakan kekuasaannya untuk mengetes loyalitas struktur di bawahnya. Bila dinilai Sekda atau kepala dinas dinilai tidak loyal, kepala daerah bisa saja mencopot atau memutasi para pejabat tersebut.

Tak bisa dipungkiri, praktik memobilisasi massa atau ASN adalah melalui rangkaian kebijakan. Hal ini, yang terkadang tidak disadari sepenuhnya oleh sebagian ASN di daerah. Efek samping Pilkada meracuni cara pikir birokrat. (tribunjateng/cetak/yan)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved