Komitmen Hendi Wujudkan 'Kota Semua untuk Semua' di Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perekonomian global yang menunjukan risiko perlambatan pertumbuhan dalam jangka menengah, mengakibatkan menurunnya nilai mata uang di beberapa negara berkembang termasuk Negara Indonesia.

Membuat beberapa negara dan kota mencemaskan hal tersebut termasuk Kota Semarang yang di pimpin Wali Kota Hendrar Prihadi.

Kondisi tersebut juga mengancam Kota Semarang menjadi daerah dengan ketimpangan masyarakat terbesar di Indonesia saat terjadi saat terjadi krisis ekonomi global pada rentang tahun 2008-2009.

Ketimpangan masyarakat miskin dan kaya di Kota Semarang mengalami kenaikan tajam, dari yang semula pada tahun 2008 ada pada point 0,26 menjadi 0,37 pada tahun 2009.

Angka tersebut terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan ketimpangan masyarakat sebesar 0,37 di tahun 2009.

Dibandingkan kota lain jauh lebih kecil dari Semarang, antara lain Kota Solo yang sebesar 0,27, Salatiga dengan catatan, 0,29, dan Kendal ada pada angka 0,22.

Kondisi hampir sama ketimpangan masyarakat yang dialami Kota Bandung sebesar 0,37, terbesar dibandingkan dengan Kota Surabaya yang mampu bertahan di angka 0,32 bahkan Kota Denpasar mammpu menjaga ketimpangan di titik 0,26.

Namun Kota Semarang di era kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sejak tahun 2012 berbenah dengan cepat melakukan reformasi struktural dengan berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan.

Salah satunya dengan melakukan upaya reformasi struktur konsetrasi ekonomi Kota Semarang yang semula dominan di sektor Industri menjadi lebih berkonsentasi pada sektor Perdagangan dan Jasa.

Kebijakan menghentikan penambahan kawasan industri di Kota Semarang hingga pengembangan pariwisata pun diambilnya.

Alhasil saat perlambatan ekonomi kembali global terjadi pada tahun 2015, Kota Semarang justru mampu menahan ketimpangan masyarakat lebih rendah dari sebelumnya di angka 0,31.

Catatan ketimpangan masyrakat miskin dan kaya di Kota Semarang pada tahun 2015 tersebut bahkan menjadi salah satu yang terendah pada Provinsi Jawa Tengah di bawah Solo dengan 0,36, serta Salatiga dengan 0,35, dan bahkan di bawah Kendal yang ada di angka 0,34.

Tak hanya di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Semarang yang juga akrab disapa Hendi tersebut juga seakan membuktikan kebijakan reformasi struktural yang dilakukannya menjadi salah satu yang paling tepat di Indonesia.

Karena dengan catatan Gini Rasio sebesar 0,31 di tahun 2015, Kota Semarang mampu menjaga kondisi ekonomi lebih stabil dibandingkan kota-kota besar lainnya, misalnya Kota Surabaya yang melompat jauh ketimpangan masyarakatnya di angka 0,42, atau Kota Denpasar yang juga naik di angka 0,35, juga Kota Bandung yang ketimpangannya semakin parah di angka 0,44.

Selain terkait ketimpangan masyarakat tren positif Kota Semarang untuk mewujudkan kesetaraan di tangan Wali Kota Hendi saat ini juga terlihat dari penurunan angka kemiskiskinan yang terjadi di Kota Semarang.