Petani Kendeng Lestari Berorasi di Depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah Cemaskan Perairan Sawahnya
"Masak nanti ada tambang dekat pertanian, dewe iki wong cilik (kita ini petani kecil)," jelasnya.
Penulis: Bare Kingkin Kinamu | Editor: suharno
lihat foto
Dari pantauan Tribunjateng.com orasi ini mengemukakan Perda yang mengizinkan adanya penambangan karst di wilayah Kendeng.
"Di sanakan sumber air, kenapa ditambang," imbuh Warsiti.
Ada beberapa pihak yang mengawal penyampaian orasi ini, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan beberapa mahasiswa dari berbagai daerah.
"Kebijakan pemerintah ya harus melihat rakyat kecil juga," jelas Eko mahasiswa Pertanian Unwahas kepada Tribunjateng.com.
Kebijakan-kebijakan yang tercatat dalam Perda RTRW 2009-2029 tersebut menyangkut banyak hal.
"Pertambangan di Kendeng masih ada, ada juga draft pembuatab PLTU di 10 wilayah Jawa Tengah. Apa itu bermanfaat untuk masyarakat?" jelas LBH Semarang, Ivan Wegner.
Baca: Musim Hujan Segera Tiba, BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Bandang
Tercatat di Jawa Tengan memiliki 4 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang dalan proses yakni Jepara, Cilacap, Batang, dan Rembang.
Dalam RTRW tersebut akan dibuat PLTU lagi 6 wilayah Jawa Tengah.
"Yang membuat rusak alam itu manusianya. Hal seperti ini harus diatur dengan cukup jelas. Energi kita dari PLN bahkan lebih dari cukup," imbuh penjelasan Ivan.
Bagi petani seperti Warsiti, mencari nafkah dari bertani sudah menjadi nasibnya.
Dari sana keluarganya bisa mencukupi kebutuhan hidup.
Warsiti merupakan potret kecil petani di daerah.
Ia hanya tahu peraturan tersebut merusak lingkungan dan pengairan sawah.
Terlebih mengenai tambang karst di Kendeng.
"Saya tidak lulus SD. Saya juga tidak mengerti bagaimana mereka membuat peraturan tersebut. Apa benar mereka melihat langsung petani seperti kami?" imbuh Warsiti.
