Soal Kebijakan Impor, Johny G Plate: Kalau Prabowo Jadi Juga Lakukan Kebijakan Sama

TRIBUNJATENG.COM- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli berdebat dengan politisi Nasdem, Johny G Plate soal kebijakan impor.

Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli pada acara Indonesia Bussines Forum Tvone yang tayang pada Kamis (24/1/19).

Mulanya, Rizal Ramli menyebut bahwa pemerintahan mendatangkan impor garam dan gula secara berlebihan.

"Disengaja supaya dilebih-lebihkan, itu terjadi di agram, impor berlebihan 1,5 juta ton, petani garam betul-betul tidak terima, itu juga terjadi pada petani tebu,nggak bisa jual barangnya gula mereka nggak ada yang beli kok, harganya jatuh, itu kelangkaan yang diciptakan seolah-olah butuhnya segini," ujar Rizal Ramli.

Lantas, pembawa acara tersebut melempar pertanyaan.

"Siapa yang menciptakan?"

Rizal ramli lantas tidak mau menjawab pertanyaan tersebut.

"Nggak usah dijawablah begitulah," ujar Rizal Ramli yang disambut tawa narasumber yang lain.

Lantas, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), protes.

"Kalau ada dijawab lebih baik, supaya terbuka, jangan sampai kita sebut artifisial ini berkaitan dengan data," ujar Johny dengan nada tinggi.

Lantas, Rizal Ramnli meneruskan pernyataannya.

"Jadi faktanya ada kelebihan impor di luar Artificial scarcity, dan itu yang bikin heboh, karena petani tebu tidak bisa menjual barangnya, petani garam nggak bisa jual barangnya, dan petani padi karena impor dilakukan saat panen," ujarnya.

Lantas Rizal Ramli menyebut bahwa angka impor tersebut sudah dilaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Karena ada Undang-undangnya, kalau pejabat memperkaya diri sendiri atau orang lain, itu hukumannya sangat tinggi, KPK janjia akan selidiki proses ini," ujarnya.

Rizal Ramli lantas menyebut bahwa gula rafinasi bocor.

"Gula rafinasi resminya untuk industri, dan dalam prakteknya untuk gula biasa, itu menjelaskan kenapa petani tebu dari rakyat tidak terbeli, yang kedua adalah produktivitas petani tebu kita relevan rendah, karena bibitnya rendah, seharusnya ada pembaharuan bibit," ujar Rizal Ramli.

Rizal Ramli lantas mengatakan bahwa petani tebu tidak memiliki insentif untuk memproduksi gula.

Rizal lantas mengatakan bahwa mental ketergantungan Indonesia makin jauh.

"Menurut saya, kenapa terjadi, saya baca pidato Pak Jokowi bagus sekali, mau mengurangi impor ini itu, tetapi milih menterinya bertentangan dengan presiden, dan komentarnya konyol sekali, kalau pilih gula lokal jadi butek dan sebagainya, trisakti pada dasarnya keberpihakan kepada kepentingan nasonal, kepentingan pada petani, dicari balance yang mneguntungkan konsumen," ujarnya yang disambut tepuk tangan penonton.

Lantas, Johny menyebut bahwa data yang digaunakan Rizal Ramli berbeda.

"Pak Rizal Ramli memiliki kewajiban untuk moral untuk menyampaikan Artificial Scarcity, kalau itu tidak bisa disajikan maka itu saling fitnah ini berbahaya, kita harus mengacu pada data yang valid, yang dilakukan pemerintah itu bukan Artificial dan menggiring opini untuk kepentingan dan tidak berbasis data ini repot, tetapi kalau ada datanya laporkan kepada aparat hukum, tangkap itu, jadi bukan gosip-gosip untuk dimainkan di ruang publik untuk kepentingan politik berbasis gosip," ujar Johny.

Lantas, Rizal Ramli tidak terima dan memohon izin untuk menjawab.

"Saya mau jawab, saya mau jawab, jangan asal nuduh," ujar Rizal.

lantas Johny mengatakan bahwa dirinya tidak menuduh.

"Saya tidak menuduh, saya menyampaikan di diskusi supaya kelar," ujar Johny.

Lantas pembawa acara memberikan kesempatan kepada Rizal Ramli untuk menjawab.

"Kami sudah membawa data fakta ke bareskirim bahwa ada permainan di dalam impor, kami bawa data ke PKP bahwa ada permainan dalam kasus garam, ibu Susi bikin surat resmi kebutuhan sekian, dia lebihkan 1, 5 juta ton impronya, sama juga soal beras dan gula, itu semua ada itungannya,m ada datanya kita serahkan kepada KPK, KPK janji kita bikij tim akan pelajari ini, nunggu momen aja, pasti kejadian," ujar Rizal Ramli.

Lantas Johny mengatakan bahwa data Rizal Ramli adalah data versi Rizal Ramli sendiri.

"Apa yang disampaikan Rizal Ramli ke Bareskrim adalah data versi Rizal Ramli sendiri, nanti kita lihat, bareskirim dan KPK datanya valid apa enggak," ujar Johny.

Lantas, Johny mengatakan bahwa keinginan presiden untuk tidak impor merupakan sikap politik.

"Kalau Pak Presiden ingin tidak impor adalah keinginan politik, itu skiap politik, lalu diteruskan oleh kebijakan negara melalui instrumen negara, dengan fakta-fakta dan realitas di negara, tetapi presiden kalau ingin stop impor ya, jangan karena presiden punya kebijakan stop impor dan realita kita sebagai negara belum bisa, kebijakan presiden itu salah atau betul, itu adalah keinginan politik dan harus di dukung," ujarnya.

"Kalau misalnya, seandainya yang menang Pak Prabowo jadi presiden, sama kasusnya, melakukan kebijakan yang sama, situasinya sama, " ujarnya.

Lantas timses Prabowo, Drajat menimpali sambil tertawa.

"Amin, amin," ujar Drajat sambil mengadahkan kedua tangannya.

Kemudian, Johny G plate berharap agar jangan ada oknum yang memberi harapan palsu.

"Jangan sampai memberikan harapan palsu seolah-olah ini penebus dan menyelesaikan masalah nasional, tidak kitya harus berbaris data yang real untuk menyelesaikan, bukan janji konyol, omong kosong," ujar Johny G Plate dengan nada tinggi.

Diketahui, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor gula mentah untuk memenuhi kebutuhan periode Januari sampai Juni 2017.

"Semester pertama, sebanyak 1,5 juta ton," kata Menteri Enggartiasto Lukita, Rabu (4/1).

Izin impor tersebut diberikan kepada 11 perusahaan. Namun, sampai sekarang belum diketahui kapan gula mentah impor tersebut masuk ke Indonesia.

Untuk menghindari kebocoran dipasar, pemerintah akan melakukan perubahan sistem distribusi. Namun Enggartiasto tidak merinci skema distribusi tersebut.

Diminta usut

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri diminta segera mengusut dugaan bocornya gula rafinasi yang ternyata dijual di pasaran untuk konsumsi.

Sebelumnya Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menemukan gula rafinasi yang harusnya untuk industri ternyata merembes ke pasar konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ia mengatakan, merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula maka gula rafinasi tidak boleh diperdagangkan ke pasar. “Meminta Satgas Pangan Polri untuk melakukan penyelidikan mengenai adanya gula rafinasi yang beredar di pasar tradisional, mengingat gula rafinasi seharusnya digunakan oleh industri,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Mantan ketua Komisi Hukum DPR yang punya nama panggilan Bamsoet itu mengatakan, Kementerian Perdagagan (Kemendag) harusnya menindak tegas produsen gula pemegang izin impor gula rafinasi dan perusahaan distribusi yang menjualnya ke pasar. Sebab, praktik kecurangan itu membuat harga gula lokal anjlok sehingga merugikan petani.

“Pimpinan DPR meminta Kemendag dan Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan agar kasus beredarnya gula rafinasi di pasar tidak terjadi kembali,” tuturnya.

Bamsoet juga meminta Kemendag mengkaji ulang izin impor gula mentah sebanyak 111 ribu ton yang diperkirakan masuk pada bulan September 2018. “Sebaiknya rencana untuk melakukan impor gula dikaji ulang dengan memperhatikan stok yang ada saat ini dan pasokan dari petani dalam negeri,” harapnya.

Pemerintah lanjutnya, semestinya memperhatikan petani tebu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membeli gula hasil petani dalam negeri. Bamsoet menegaskan, sebenarnya pemerintah bisa menggunakan Bulog. “Meminta Kemendag mendesak Perum Bulog untuk menyerap gula yang diproduksi oleh petani dalam negeri,” kata dia. (TribunJateng.com/Woro Seto)