Kuasa Hukum Paguyuban Ojek Online Minta Polres Wonosobo Bertindak Tegas Pascakericuhan

Kuasa hukum Paguyuban Ojek Online Wonosobo, Teguh Purnomo meminta Polres Wonosobo bertindak tegas terkait kasus penganiayaan driver ojek online.

Kuasa Hukum Paguyuban Ojek Online Minta Polres Wonosobo Bertindak Tegas Pascakericuhan
GOOGLE
Ilustrasi ojek online 

Sebab, tak bisa melindungi kepentingan masyarakat secara luas.‎

‎Menurut dia lebih lanjut, dinas terkait seharusnya mengeluarkan edaran atau aturan yang mewadahi kepentingan semua masyarakat.

Bukan melindungi yang satu dan menyingkirkan kepentingan lainnya.

"Jangan yang satu dipangku, lalu yang satunya digebuki," tutur Teguh.‎

Dikatakan, saat ini memang belum ada aturan secara resmi terkait eksistensi kendaraan roda dua sebagai moda angkutan transportasi umum.

Karena itu, kalau memang ojek dilarang, maka harusnya secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu saja.

"Kalaupun kemudian ada aturan di daerah, ya harus bisa melindungi semuanya, jangan menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain," tuturnya.

Terlebih, sambung dia, dalam era revolusi industri 4.0 saat ini, aplikasi online itu sebuah keniscayaan.

Sebab, eksistensi ojol ‎bisa terus bertumbuh karena adanya permintaan dari masyarakat luas.

"Ojek online itu tak merebut lahan orang, karena itu yang menghendaki masyarakat. Sebab, ojol lebih jelas dan transparan dalam tarif, misalnya. Kalaupun hendak dilarang, ya pemerintah seharusnya melarang aplikator, bukan temen-temen di lapangan," tandasnya. (yan)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved