Prabowo Subianto kepada Media Asing: Pada 2014, Saya Tidak Terima Sepenuh Hati

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Calon presiden (Capres) no urut 02 Prabowo Subianto menyatakan masifnya kecurangan membuatnya tak akan menerima hasil Pemilu 2019.

Pernyataan itu disampaikannya kepada sejumlah media asing dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Senin (6/6/2019) malam.

Pertemuan ini bersifat tertutup bagi media massa lokal dan nasional.

Dirilis The Straits Times, Prabowo menegaskan bukti kecurangan pemilu kali ini menumpuk sehingga tidak akan mundur setapak pun.

"Kali ini, saya tidak akan menerima hasil penipuan. Pada 2014, saya benar-benar tidak terima sepenuh hati saya. Demi kebaikan negara, saya mengenyahkannya (perasaan itu). Saya datang ke pelantikan, saya mengucapkan selamat (kepada Jokowi)," jelasnya.

Dia kemudian menjelaskan alasannya saat itu menerima hasil Pemilu 2014.

"Demi kebaikan rakyat, demi kebaikan demokrasi. Saya ingin menerimanya secara baik tapi kali ini pelanggarannya terlalu banyak. Jadi tidak mungkin. Saya tidak akan menerima (hasil) pemilihan curang," tandas Prabowo.

Dalam acara ini, Prabowo membeberkan sejumlah daftar masalah pemilihan umum yang diklaimnya sebagai pelanggaran terang-terangan dan mencolok.

Klaim itu di antaranya mencakup kesalahan entri data suara dari setidaknya 73.000 TPS sejauh ini.

Kemudian ada 6,7 juta pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih.

Selanjutnya penyimpangan dalam daftar pemilih resmi atau biasa disebut DPT.

Tercakup pula kesulitan kubu oposisi dalam mendapatkan izin kampanye, mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS atau ASN) dalam kampanye Jokowi, dan penggunaan perusahaan milik negara (BUMN) untuk membiayai kampanye kubu petahana.

Apa yang semestinya dilakukan mengenai kesalahan dan kecerobohan entri data yang diklaimnya tersebut?

"Apa yang kami minta adalah koreksi semua penyimpangan. Kami ingin audit TI. Semudah itu. Semua data yang salah ini harus diperbaiki. Hanya itu yang kami minta," tutur Prabowo.

Menurutnya, kubu 02 hanya meminta verifikasi dan koreksi atas semua hal yang mereka nilai sebagai kecurangan.

"Jika mereka bermaksud memperbaikinya sebelum tanggal 22 (Mei), itu sangat mudah. ​​Jika mereka serius, kita memiliki banyak pakar. Kita bahkan bisa mendapatkan pakar internasional. Demi mendapatkan sebuah audit IT yang rasional," tegas dia.

Sejauh ini, hasil hitung cepat (quick count) dari lembaga survei independen dan hitung riil (real count) yang sedang berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan Jokowi unggul.

Padahal pada hari-H pemilihan ketika suara masih belum beres dihitung di sejumlah TPS, Prabowo sudah menyatakan diri menang.

Dia bersandar pada hasil hitung tim suksesnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN), yang disebut mendapatkan 62 persen suara.

Adapun hasil resmi penghitungan suara oleh KPU baru akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.

Muncul pula pertanyaan di forum tersebut mengenai sikap Prabowo atas wacana people power yang dilontarkan Amien Rais, ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN).

Prabowo menyatakan sikapnya yang tidak akan mendorong massa turun ke jalanan.

Namun, dia juga tak akan menghentikannya kalau itu terjadi.

"Terserah mereka, itu keputusan rakyat. Saya bukan seorang diktator. Saya tidak akan bilang lakukan ini atau itu. Saya tidak akan menyuruh orang-orang pergi ke jala tapi saya yakin mereka akan melakukannya. Karena, jika Anda melihat sejarah, rakyat Indonesia bukanlah kambing. Mereka tidak akan begitu saja menerima," papar Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan sejumlah petinggi BPN antara lain Ketua BPN Djoko Santoso, Anggota Dewan Penasihat BPN Rizal Ramli, Direktur Hubungan Luar Negeri Irawan Ronodipuro, dan Direktur Kampanye BPN Sugiono.

Ada pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Direktur Materi Debat Sudirman Said.

Saat ditemui Kompas.com seusai pertemuan, Sudirman Said mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya membahas mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai patut dijelaskan ke kalangan internasional.

"Ya pokoknya ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada kalangan internasional," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, dalam pertemuan itu, BPN memaparkan berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kekeliruan terkait Pemilu 2019.

Mantan Menteri ESDM di Kabinet Kerja itu menyebut bahwa ada permintaan dari sejumlah media asing agar Prabowo menggelar pertemuan.

Oleh sebab itu, kata Sudirman, BPN tidak mengundang wartawan dari media nasional.

"Jadi tadi itu pertemuan dengan wartawan asing untuk menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kalian semua," kata Sudirman.

"Kalau tiap hari kan ketemu media nasional," ujar dia. (*)

• VIRAL! Selebriti Pukul Emak-emak, Gara-gara Belok Tak Nyalakan Sein

• Asal Usul Nama Desa Cawet di Pemalang Jawa Tengah, Ada Slogan Cawetku, Cawetmu, Cawet Kita Semua

• BREAKING NEWS : Bocah Asal Semarang Dicabuli Tetangganya, Orang Tua Curiga Cara Jalan Anaknya

• Sama-sama Dapat Restu Maia Estianty, Marsha Aruan Prediksi Aaliyah Massaid Lebih Dulu Menikah

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE: