Menganggap Hitungan Kacau, Puluhan Pendemo Minta Ketua KPU Jateng Mengundurkan Diri

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengizinkan masuk sekitar 20 pendemo yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Rakyat Mengawal Suara Rakyat, Jumat (10/5/2019).

Mereka diizinkan masuk bertemu dengan ketua KPU Jateng usai Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji bernegosiasi dengan pihak KPU.

Pengawalan ketat dilakukan sejak di lokasi demo, tepatnya depan Polda Jawa Tengah hingga kantor KPU Jawa Tengah.

Sebelum memasuki ruang rapat yang berada di lantai 1 kantor KPU, setiap pendemo diperiksa tas dan tubuhnya untuk menghindari barang-barang terlarang masuk.

• Jenderal TNI Ngamuk di Acara Kopassus, Banting Baret Merah

• Wiranto Menghela Nafas Setelah Dengarkan Kivlan Zen soal Media

• Belum Siuman, Kasat Reskrim Korban Bentrok PSHT dan Winongo di Wonogiri Akan Dibawa ke Singapura

• Isi Percakapan di WA Terbongkar, Saling Kirim Foto Tak Senonoh, Remaja Ini Dipolisikan

Setelah dipersilahkan duduk, Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat dan Komisioner KPU Jateng Muslim Aisha datang menemui perwakilan pendemo.

Muhshin, satu di antara pendemo yang hadir mengatakan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi langsung dengan ketua KPU Jawa Tengah.

"Saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan.

Ini adalah aksi kedua setelah tanggal 26 April 2019.

Saat itu yang menemui kami adalah Pak Ikhwanudin dan Pak Zaki.

Tapi berjalannya waktu kami melihat penghitungan suara semakin kacau.

Maka kami hadir di sini untuk menyalurkan aspirasi," bebernya.

Muhshin mengaku prihatin dengan kondisi politik saat ini.

Semakin hari meninggalnya petugas KPPS semakin bertambah.

"Apa gerangan? Mengapa bisa demikian?

Seharusnya KPU mengusutnya.

Kami kecewa dengan kinerja KPU.

Sebanyak Rp 25 triliun digelontorkan untuk penyelenggaraan Pemilu tetapi kecurangan masih banyak terjadi," tegasnya.

Kemudian, dihadapan Ketua dan Komisoner KPU, Muhshin menjelaskan empat tuntutan kepada KPU Jawa Tengah.

Pertama, penyelenggara Pemilu 2019 dalam hal ini KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku.

"Karena itu, demi tegaknya demokrasi, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, maka kami memberikan 'Kartu Merah' kepada penyelenggara Pemilu," teriaknya sembari memberikan kartu merah yang disambut takbir sebanyak tiga kali.

• Real Count KPU Jateng Hingga Kamis, Jokowi-Amin 11.385.329 Suara, Prabowo-Sandi 3.280.245 suara

Kemudian, tuntutan kedua, mengingat korban berjatuhan mencapai angka yang tidak wajar, pendemo menuntut adanya autopsi kepada korban supaya penyebab kematian massal dapat terungkap dengan terang.

"Ketiga, agar keterbelahan di masyarakat tidak terus berkembang, untuk itu kami menuntut dibentuknya tim pencari fakta.

Supaya melakukan audit forensik atas IT Situng yang digunakan KPU," jelasnya.

Terakhir, karena banyaknya indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019, pendemo meminta Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu mundur dari jabatannya.

Dengan wajah capek, Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, menanggapi tuntutan-tuntutan yang sudah dibacakan perwakilan pendemo.

Drajat panggilannya, mengatakan belum bisa menemui pendemo di lokasi demo dikarenakan masih melakukan rapat pleno terbuka.

"Rapat ini kami lakukan maraton sejak tanggal 6 Mei 2019.

Setiap hari paling tidak kami baru selesai melakukan rekapitulasi pukul 01.00 dini hari.

Hari ini puncaknya supaya segera bisa kami serahkan ke KPU RI," tegasnya.

Drajat menambahkan, hingga saat ini ia akan terus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kinerja kami diawasi oleh berbagai pihak.

Mulai dari Bawaslu, media, saksi peserta Pemilu, dan lainnya.

Kalaupun kami ingin berbuat curang, mengapa harus dipublikasi hasilnya.

Publikasi yang kami lakukan supaya masyarakat bisa saling koreksi.

Jadi kami tidak ada niatan sedikitpun untuk berbuat curang," tuturnya.

Komisioner KPU Jawa Tengah, Muslim Aisha, menambahkan apa yang sudah dikemukakan oleh pendemo memiliki tujuan yang sama. Yakni sama-sama mengawal suara rakyat.

"Perhitungan suara dari tanggal 17 April hingga 22 Mei nanti harus terus dijaga.

Tiap jenjang perhitungan jika ada kesalahan pasti akan segera kami koreksi," imbuhnya.

Muslim kemudian meyakinkan kepada pendemo supaya percaya kepada kinerja KPU yang tidak ada keinginan maupun perbuatan curang.

Kalaupun ada, Muslim mempersilahkan untuk melakukan laporan sesuai jalur konstituasi yang ada.

"Dari saya pribadi tidak ada keinginan maupun perilaku untuk berbuat curang.

Bila ditemukan bukti kecurangan, silahkan laporkan ke pihak berwenang," katanya.

Terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal, Muslim juga merasa heran.

Tetapi, rata-rata kematian mereka disebabkan oleh kelelahan.

"Bagaimana tidak lelah, kalau satu orang saja harus melakukan tanda tangan untuk ratusan lembar kertas.

Bahkan ada petugas kami yang akhirnya masuk rumah sakit jiwa karena banyaknya formulir C1 yang harus dia hitung," paparnya.

Walau begitu, KPU tetap akan memberikan santunan kepada petugas KPPS yang telah berguguran.

"Pasti nanti akan kami beri santunan atas dedikasinya sebagai pahlawan demokrasi," tutupnya. (afn)

• KH Maimun Zubair kepada Irjen Condro Kirono: Ada Kesamaan Ramadhan 1945 dan Tahun Ini bagi Indonesia

• Temukan Minyak, Negeri Kecil Ini Bakal Menjadi yang Terkaya di Dunia 

• Peternak Kudus: Ternak Ayam KUB Lebih Cepat Panen Dibanding Ayam Kampung

• Kisah Polisi Bawa Anak Saat Rekapitulasi Pemilu, Berkaca-kaca Saat Ditanya Najwa Shihab Soal Istri