Pilpres 2019

Partai Demokrat Yakin Hakim MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo-Sandiaga, Ini Alasannya

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sejumlah saksi 02 tak dapat membuktikan bahwa kecurangan itu benar-benar terstruktur, sistematis

Partai Demokrat Yakin Hakim MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo-Sandiaga, Ini Alasannya
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (6/11/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sejumlah saksi 02 tak dapat membuktikan bahwa kecurangan itu benar-benar terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat yang juga Anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, mengungkapkan, semuanya telah tersaji jelas dalam persidangan sejak awal hingga akhir sidang kelima di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau mencermati persidangan sejak awal sampai akhir sidang kelima kemarin itu, dan mendengarkan keterangan para saksi memang gugatan 02 sebagian bisa diterima ada kecurangan. Tetapi saksi-saksi 02 tidak mampu membuktikan bahwa kecurangan itu benar-benar terstruktur, sistematis dan masif (TSM)," ujar Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (25/6/2019).

Malah, menurut dia, ada saksi 02 yang mematahkan dalil kecurangan TSM tersebut di hadapan persidangan.

"Jadi menurut saya, kecurangan memang ada. Tapi pertanyaannya apakah kecurangan yang ada itu cukup mendiskualifikasi pasangan 01? Saya pikir agak sulit dan tidak mungkin," tegas Ferdinand Hutahaean.

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai posisi Calon Wakil Presiden 01, KH Maruf Amin di dua bank Syariah. Memang masih bisa diperdebatkan.

Memang Maruf Amin menempati posisi anggota Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Hal itu disampaikan terkait permohonan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta MK mendiskualifikasi Ma'ruf lantaran melanggar syarat pencalonan lantaran masih tergolong pejabat BUMN.

"Ini bisa menjadi masalah bagi Maruf Amin. Dan beliau bisa didiskualifikasi sendirian. Tetapi apakah argumen-argumen yang dibangun saat persidangan itu cukup membuktikan bahwa Maruf Amin dapat dikategorikan sebagai pejabat BUMN yang wajib mundur? Ini yang saya tidak yakin," jelasnya.

Karena itu dia memprediksi hakim MK akan menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga.

Halaman
123
Editor: m nur huda
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved