Tampak Bangga, Ustad Haikal Hasan: Kesalahan FPI Adalah Terlalu Banyak Peminat

Jokowi mengatakan, pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," katanya.

Dalam wawancara tersebut, Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat. Menurut Jokowi, hal ini merupakan salah satu yang akan dipertimbangkannya dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

"Dalam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik. Sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah. Hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, saya akan membuat banyak keputusan tentang itu dalam lima tahun ke depan," kata Jokowi.

Tanggapan Menhan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa setiap organisasi masyarakat harus taat dengan pancasila.

Hal tersebut disampaikan Ryamizard Ryacudu seperti yang diunggah di Kompas TV, Senin (29/7/19).

Ryamizard Ryacudu setuju dengan Presiden Jokowi jika pemerintah 5 tahun mendatang bisa melarang Front Pembela Islam (FPI) apabila tidak sesuai ideologi bangsa, Pancasila.

Ryamizard Ryacudu lantas mengatakan pelarangan untuk FPI bisa saja dilakukan apabila tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

"Siapapaun yang tidak sejalan dengan pancasila, jangan di sini, karena di negara Indonesia semua aturan dibuat berdasarkan pancasila," ujarnya.

Persyaratan

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya meminta FPI melengkapi 10 dari 20 syarat yang wajib dipenuhi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Soedarmo melanjutkan, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang ditandatangani oleh pengurus FPI.

"Kalau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kami kembalikan untuk diperbaiki," ujar Soedarmo.