Tanggapi Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 Pati, Laila Sebut Pengimpor Garam Malah Dapat Penghargaan
Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: muh radlis
lihat foto
Poin lain yang menjadi perhatian FPD ialah mengenai adanya pengurangan pendapatan hibah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Satuan Pendidikan Dasar Negeri 2019 sebesar Rp 1,9 miliar. Pihaknya memohon penjelasan Bupati Haryanto terkait hal ini untuk disampaikan pada agenda rapat paripurna selanjutnya.
Keempat, Fraksi Partai Hanura (FPH) yang diwakili Warsiti.
Pada pendapat umum yang disampaikan Warsiti, FPH menerima Raperda perubahan APBD 2019 dan mengajak semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas ke tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima, Fraksi Partai Nasdem (FPN) yang diwakili Muhammad Said.
Secara umum, FPN mengapresiasi peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang signifikan, yakni dari Rp 2,75 triliun pada APBD murni menjadi Rp 2,83 triliun pada Perubahan APBD. Namun, pihaknya tetap mendorong Pemkab Pati untuk meningkatkan kinerja.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pati terus meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan tempat wisata serta usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat," ucap Said.
Keenam, Fraksi PKS yang diwakili Muhammad Karmijan. Terdapat lima poin pendapat umum yang disampaikan Karmijan. Di antaranya, Fraksi PKS menyoroti persoalan pembagian kapitasi pada masing-masing Puskesmas di Kabupaten Pati yang dinilai tidak merata. Pihaknya mendorong Pemkab Pati untuk menata kembali hal ini agar lebih adil.
Fraksi PKS juga menyorot persoalan terkait seringnya terjadi kekurangan stok blangko E-KTP.
"Mohon untuk segera diupayakan penyelesaiannya karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Ketujuh, Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat umum adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Noor Laila.
Terdapat empat poin yang ia sampaikan. Dua di antaranya ialah apresiasi terhadap peningkatan PAD dan gejolak yang terjadi di kalangan petani garam akibat meningkatnya impor garam.
Fraksi Gerindra meminta Pemkab Pati memberi penjelasan terkait impor garam yang dimotori CV ASL (Anugrah Sinar Laut).
"Garam impor sangat mengancam petani lokal. Harga garam turun tajam bahkan tidak laku dijual. Ironisnya investor yang mendatangkan garam impor atas nama CV ASL justru mendapat reward dari Pemkab Pati. Mohon penjelasannya," ujar Noor Laila.
Rapat paripurna ditutup setelah Fraksi Gerindra menyampaikan pendapat umum. Fraksi PKB tidak menyampaikan pendapat umum pada rapat tersebut. (Mazka Hauzan Naufal)
