Tanggapi Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 Pati, Laila Sebut Pengimpor Garam Malah Dapat Penghargaan
Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: muh radlis
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa (20/8/2019).
Agenda rapat ialah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pati menyampaikan pendapatnya sebagai tanggapan atas penyampaian Bupati Pati Haryanto tentang Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 pada rapat paripurna sehari sebelumnya.
Adapun rangkuman pendapat umum masing-masing fraksi adalah sebagai berikut.
Pertama, Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati.
Terdapat delapan poin tanggapan FPG yang disampaikan Endah. Di antaranya yaitu mengenai target Pajak Hiburan yang meningkat, semula Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta.
"Apa ini sudah pajak dari karaoke yang sekarang masih banyak di beberapa tempat?" tanya Endah.
• Petani Gunakan LPG 3 Kg Untuk Bahan Bakar Pompa Sedot Air Diduga Picu Kelangkaan di Kabupaten Tegal
• Ironis, Para Pelaku Pembunuhan Mayat Dalam Karung di Tegal Malah Tertawa Saat Rekonstruksi
• PT BKK Jateng Cabang Karanganyar Sasar Pengembangan BUMDes dan UMKM
• Meminta Agar Hasil Visum Kasus yang Jerat Anaknya Dibuka, Susilo Tempuh Ajudikasi ke KIP Jateng
Hal lain yang disoroti FPG ialah mengenai target pajak restoran yang meningkat drastis, semula Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. Menurut FPG, pajak restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan bisa lebih dioptimalkan.
"FPG meminta untuk menghitung ulang target yang ditetapkan. Apakah masih bisa dioptimalkan lagi? Mengingat banyak potensi restoran baru di wilayah Pati," ungkap Endah.
Poin lain yang menjadi perhatian FPG, sebagaimana disampaikan Endah, ialah mengenai masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Wiyata Bhakti (GWB) yang tersebar di wilayah Pati. Pihaknya meminta penjelasan kepada Bupati Pati terkait hal ini.
Kedua, Fraksi PDIP yang diwakili Noto Subianto.
Terdapat tiga poin pendapat umum yang disampaikan Noto, satu di antarnya yaitu dorongan untuk memetakan daerah-daerah yang perlu diberikan program pembuatan sumber air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian. Hal ini terkait musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan di sebagian wilayah Kabupaten Pati.
Ketiga, Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang diwakili Sunandar.
Terdapat empat poin pendapat umum yang disampaikan Sunandar. Di antaranya yaitu apresiasi terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 32,8 miliar.
"Dengan penambahan ini kami berharap pembangunan sektor penting merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pati, baik sektor pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan," ucap Sunandar.
