Tanggapi Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 Pati, Laila Sebut Pengimpor Garam Malah Dapat Penghargaan

Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat

Tanggapi Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 Pati, Laila Sebut Pengimpor Garam Malah Dapat Penghargaan
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019, Selasa (20/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa (20/8/2019).

Agenda rapat ialah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pati menyampaikan pendapatnya sebagai tanggapan atas penyampaian Bupati Pati Haryanto tentang Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 pada rapat paripurna sehari sebelumnya.

Adapun rangkuman pendapat umum masing-masing fraksi adalah sebagai berikut.

Pertama, Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakili oleh Endah Sri Wahyuningati.

Terdapat delapan poin tanggapan FPG yang disampaikan Endah. Di antaranya yaitu mengenai target Pajak Hiburan yang meningkat, semula Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta.

"Apa ini sudah pajak dari karaoke yang sekarang masih banyak di beberapa tempat?" tanya Endah.

Petani Gunakan LPG 3 Kg Untuk Bahan Bakar Pompa Sedot Air Diduga Picu Kelangkaan di Kabupaten Tegal

Ironis, Para Pelaku Pembunuhan Mayat Dalam Karung di Tegal Malah Tertawa Saat Rekonstruksi

PT BKK Jateng Cabang Karanganyar Sasar Pengembangan BUMDes dan UMKM

Meminta Agar Hasil Visum Kasus yang Jerat Anaknya Dibuka, Susilo Tempuh Ajudikasi ke KIP Jateng

Hal lain yang disoroti FPG ialah mengenai target pajak restoran yang meningkat drastis, semula Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. Menurut FPG, pajak restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan bisa lebih dioptimalkan.

"FPG meminta untuk menghitung ulang target yang ditetapkan. Apakah masih bisa dioptimalkan lagi? Mengingat banyak potensi restoran baru di wilayah Pati," ungkap Endah.

Poin lain yang menjadi perhatian FPG, sebagaimana disampaikan Endah, ialah mengenai masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Wiyata Bhakti (GWB) yang tersebar di wilayah Pati. Pihaknya meminta penjelasan kepada Bupati Pati terkait hal ini.

Halaman
123
Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved