Lukas Enembe Tertunduk Saat Lenis Kogoya Singgung Hak Rakyat Asli Papua Atas Freeport

TRIBUNJATENG.COM - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya menyinggung soal hak asli rakyat Papua atas Freeport.

Hal tersebut disampaikan Lenis Koyoga melalui acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (21/8/19).

Lenis Kogoya menyebut masalah tersebut adalah hal yang harus ditangani oleh komnas HAM.

"Kalau kita menanggapi kalimat Kakak Gubernur sampaikan tadi belum jadi manusiakan Indonesia, kalimat itu. Jadi kalau betul-betul Papua ini tidak dimanusiakan, ada hal yang perlu dilakukan. Itu sebenarnya tugasnya dari Komnas HAM," ujar Lenis Kogoya.

• BREAKING NEWS: Mobil Dinas Bupati Tegal Diserang Orang Misterius, Pelaku Kendarai Motor

• Lettu Angga Pradipta Meninggal Sehari Sebelum Akad, Sang Kekasih Ungkap Detik-detik Sebelum Kejadian

• Fadli Zon Singgung Mobil Esemka, Semua Narasumber di ILC Langsung Tertawa

• Desakan Keras Gubernur Papua Lukas Enembe Kepada Jokowi Disambut Tepuk Tangan Penonton

Lenis Kagoya lantas mendesak Komnas HAM untuk menuntaskan persoalan terkait lapangan pekerjaan dan freeport.

"Komnas HAM melihat di lapangan apapun yang terjadi sebenarnya, harus dituntas kejar. Salah satunya adalah masalah Freeport. Haknya masyarakat itu dikasih berapa persen, itu sebaiknya dicek," jelas Lenis Kagoya.

Lenis Kogoya mengatakan bahwa warga asli Papua yang berkerja di Freeport, hanya sebagai pekerja paruh waktu.

Bukan hanya satu atau dua, namun banyak sekali orang asli Papua, yang tidak mendapat hak semestinya dari Freeport.

"Terus orang asli Papua kerja secara PKW (Pekerja Paruh Waktu), berapa kali berapa orang yang dilempar seperti itu. Di kantor saya ini ramai, hal-hal begini," ucap Lenis Kogoya.

Tidak hanya masalah Freeport, Lenis Kagoya juga menyinggung masalah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ada di Papua.

Menurut Lenis, ada ribuan CPNS di Papua yang belum mendapat kejelasan mengenai pekerjaan mereka.

"Terus ada CPNS di Papua Numpuk sampai 12 ribu orang. Buatlah suatu keputusan, kasi kelonggaran-kelonggaran pada anak Papua," jelas Lenis Kagoya.

Ia juga menyinggung adanya sebuah sekolah Institut Pemerintag Dalam Negeri (IPDN), yang tidak banyak diisi orang asli Papua.

"Terus ada lagi, orang asli Papua kita kasih CPNS, seharusnya dikasih keputusan di sana sudah dibangun ada sekolah IPDN, itu saya datang saja, orang Papua sih seberapa," jelas Lenis Kagoya.

Leis menilai seharusnya banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memajukan Papua.