Lukas Enembe Tertunduk Saat Lenis Kogoya Singgung Hak Rakyat Asli Papua Atas Freeport

TRIBUNJATENG.COM - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya menyinggung soal hak asli rakyat Papua atas Freeport.

Hal tersebut disampaikan Lenis Koyoga melalui acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (21/8/19).

Lenis Kogoya menyebut masalah tersebut adalah hal yang harus ditangani oleh komnas HAM.

"Kalau kita menanggapi kalimat Kakak Gubernur sampaikan tadi belum jadi manusiakan Indonesia, kalimat itu. Jadi kalau betul-betul Papua ini tidak dimanusiakan, ada hal yang perlu dilakukan. Itu sebenarnya tugasnya dari Komnas HAM," ujar Lenis Kogoya.

• BREAKING NEWS: Mobil Dinas Bupati Tegal Diserang Orang Misterius, Pelaku Kendarai Motor

• Lettu Angga Pradipta Meninggal Sehari Sebelum Akad, Sang Kekasih Ungkap Detik-detik Sebelum Kejadian

• Fadli Zon Singgung Mobil Esemka, Semua Narasumber di ILC Langsung Tertawa

• Desakan Keras Gubernur Papua Lukas Enembe Kepada Jokowi Disambut Tepuk Tangan Penonton

Lenis Kagoya lantas mendesak Komnas HAM untuk menuntaskan persoalan terkait lapangan pekerjaan dan freeport.

"Komnas HAM melihat di lapangan apapun yang terjadi sebenarnya, harus dituntas kejar. Salah satunya adalah masalah Freeport. Haknya masyarakat itu dikasih berapa persen, itu sebaiknya dicek," jelas Lenis Kagoya.

Lenis Kogoya mengatakan bahwa warga asli Papua yang berkerja di Freeport, hanya sebagai pekerja paruh waktu.

Bukan hanya satu atau dua, namun banyak sekali orang asli Papua, yang tidak mendapat hak semestinya dari Freeport.

"Terus orang asli Papua kerja secara PKW (Pekerja Paruh Waktu), berapa kali berapa orang yang dilempar seperti itu. Di kantor saya ini ramai, hal-hal begini," ucap Lenis Kogoya.

Tidak hanya masalah Freeport, Lenis Kagoya juga menyinggung masalah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ada di Papua.

Menurut Lenis, ada ribuan CPNS di Papua yang belum mendapat kejelasan mengenai pekerjaan mereka.

"Terus ada CPNS di Papua Numpuk sampai 12 ribu orang. Buatlah suatu keputusan, kasi kelonggaran-kelonggaran pada anak Papua," jelas Lenis Kagoya.

Ia juga menyinggung adanya sebuah sekolah Institut Pemerintag Dalam Negeri (IPDN), yang tidak banyak diisi orang asli Papua.

"Terus ada lagi, orang asli Papua kita kasih CPNS, seharusnya dikasih keputusan di sana sudah dibangun ada sekolah IPDN, itu saya datang saja, orang Papua sih seberapa," jelas Lenis Kagoya.

Leis menilai seharusnya banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memajukan Papua.

Setelah itu, GUbernur Papua, Lukas Enemble meminta waktu untuk menyampaikan gagasannya.

Lukas Enembe menginginkan agar ada undang-undang otonomi khusus dengan sebuah pejanjian baru.

"Kami bisa laksanakan jika ada perjanjian, konsep otonomi khusus ini, konsep Indonesia atau konsep in ternasional untuk persoalan tanah, kita sedang menghubungi PBB," ujar LUkas Enembe.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan ada sejumlah ucapan yang tidak baik ditujukan kepada masyarakat Papua.

Ia menilai hal itu sebuah bentuk rasisme.

"Jadi ini banyak sekali terjadi,siapapun di dunia ini, namanya rasisme dibenci di seluruh dunia," tambahnya.

Lukas mengatakan bahwa rasisme yang dialami sekarang sama seperti rasisme yang dilakukan Belanda ke Indonesia waktu itu.

"Jadi saya harap orang Indonesia sudah 74 tahun merdeka, sadar itu, kita sama seperti era kolonial. Apa bedanya?," ungkap Lukas Enembe.

Belanda menjajah kita 350 tahun, menyebut kita monyet, sekarang ini terulang lagi jadi saya anggap ini kolonialisme Indonesia terhadap Papua, ini pemicu utama," imbuh Lukas Enembe.

Ia menuturkan bahwa kolonialisme terhadap Papua dan membuat hal lainnya terpicu.

"Jadi karena kerap kali terjadi, ini pemicunya membuat yang lain terungkap?" tanya Najwa Shihab.

"Ini pemicu utamanya yang terjadi di Papua. Jadi saya pikir sudah 74 tahun merdeka, NKRI kita jaga, Bhineka Tunggal Ika kita jaga. Dari Sambang - Merauke juga harus dijaga," sebut Lukas.

Lukas mengatakan bahwa di Papua ada beragam etnis.

"Di Papua itu multi etnis. Saya kemarin lihat yang demo-demo itu, saya ngomong kepada mereka, apa yang mau kalian sampaikan, sampaikan kepada saya, saya akan teruskan ke pemerintah pusat."

Lukas pun mengatakan saat itu ada tuntutan merdeka dari masyarakat Papua yang menemuinya.

Namun ia enggak menerima usulan itu.

"Mereka ingin merdeka, saya katakan kalau kalian ingin apa ya tulis saja, nanti saya sampaikan," ujar Lukas.

"Jadi memang Papua itu rawan saat ini. Tidak boleh siapapun orang Indonesia bicara sembarangan terhadap Papua. Karena kita beda, orang Papua belum di-Indonesiakan secara baik," ungkapnya.

Najwa Shihab lantas menimpali dengan pertanyaan.

"Belum di-Indonesiakan secara baik, apa maksud anda? Apa yang harus dilakukan untuk meng-Indonesiakan seseorang?" tanya Najwa Shihab.

"Sampai hari ini dalam pengertian, secara keseluruhan masyarakat Papua belum menerima rasa ke-Indonesiaan mereka. Masih merasa saya orang Papua," papar Lukas.

Ia menuturkan saat itu semua pihak yang datang berunjukrasa untuk dukungan kemerdekaan.

"Wah itu kaget saya, gila ini, para pimpinan gereja meminta seperti itu, jadi tidak boleh picu persoalan di Papua. Persoalan di Papua itu cukup rumit," pungkasnya.(*)

• Viral Destoko Pemuda Ganteng Banyumas 25 Tahun Nikahi Pesinden 50 Tahun, Semua Berawal dari Ini

• Fakta Jalan Trans Papua Terbongkar, Najwa Shihab Terdiam, Gubernur Papua Ngaku Tak Butuh Pembangunan

• Detik-detik Perampokan Toko Emas, Tingkah Pelaku Jadi Sorotan, Pertama Hantamkan Kaleng ke Etalase

• Jenazah Bocah Korban Tenggelam Ditolak Puskesmas Gunakan Ambulans, Keluarga Bawa Pulang Jalan Kaki