Jokowi Setuju KPK Bisa Hentikan Penyidikan tapi Penyadapan Tak Perlu Koordinasi dengan Kejaksaan

Di tengah kontroversi revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo memberi dukungan terhadap langkah tersebut.

Jokowi Setuju KPK Bisa Hentikan Penyidikan tapi Penyadapan Tak Perlu Koordinasi dengan Kejaksaan
YOUTUBE
Jokowi Setuju Revisi UU KPK: SP3 Diperlukan Untuk Perlindungan HAM 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Di tengah kontroversi revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo memberi dukungan terhadap langkah tersebut.

Ada tiga hal yang diusulkan pemerintah terkait revisi yaitu soal Dewan Pengawas (DP) KPK, wewenang menghentikan penyidikan, dan status pegawai KPK.

"Terhadap isu lain saya mempunyai catatan dan pandangan berbeda terhadap substansi yang diusulkan oleh DPR," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9).

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) didamping Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Muldoko.

"Pertama perihal keberadaan Dewan Pengawas memang perlu karena semua lembaga negara, presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi.

Hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan," ujar Jokowi.

Presiden mencontohkan dirinya diawasi dan diperiksa Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan DPR.

"Dewan Pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik," tambah Presiden.

Dewan Pengawas itu nantinya dipilih oleh presiden, beranggotakan tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi namun bukan politisi, bukan birokrat, atau aparat penegak hukum aktif.

Calon Anggota Dewan Pengawas dijaring oleh panitia seleksi.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved