Ditanya soal Posisi Dewan Pengawas KPK, Jawaban Supratman Andi Agas Terbata-bata

namun ia keberatan jika dewan pengawas dipilih langsung oleh presiden.

Ia khawatir KPK akan menjadi subordinasi kekuasaan.

"Dari awal kita setuju, 3 dari DPR, 2 dari pemerintah, agar fit and propeer test-nya bisa dilihat publik, lalu berbuha, pemerintah tidak setuju, akhirnya dewan pengawas ditunjuk oleh presiden,. kami tidak mau KPK menjadi subordinasi dari kekuasaan yang ada," ujarnya.

Soal tugas dewan pengawas KPK, Supratman sepakat dengan UU KPK yang baru.

Supratman lantas mengajak orang berharap agar masyarakat mengapresiasi pemerintah.

"Kita harus mengapresiasi pemerintah, tadinya dewan pengawas ada di luar KPK, sekarang ada di dalam KPK," ujarnya.

Supratman lantas menanyakan mengapa takut dengan adanya dewan pengawas.

"Kalau pun ada pengawasan di dalam KPK apa yang perlu ditakutkan, apa yang teman-teman takutkan, apa yang salah dengan itu?," ujarnya.

Lantas,Koordinator divisi korupsi politik ICW Donal Fariz diberi kesempatan oleh Najwa Shihab.

Donal menyebut anggota DPR yang salah adalah cara berpikirnya.

"Yang salah adalah cara berpikirnya, saya tanya dalam kriminal justice sistem, di mana letak dewan pengawas ini? jawab dulu, di kepolisian ada kompolnas, di kejaksaan ada komisi kejaksaan, 2 organ ini tidak punya kewenangan untuk setuju atau tidak setuju?," ujar Donal.

lantas, Supratman membantah pendapat Donal.

"Itu 2 hal yang berbeda, tidak boleh membandingkan Kompolnas, di kejaksaan ada komisi kejaksaan, itu tidak apple to apple?," ujar Supratman.

Donal lantas berusaha mengejar jawaban soal pertanyaan awal.

"Saya tanya dalam kriminal justice sistem, di mana letak dewan pengawas untuk perizinan penyadapan? ini organ yang dipilih oleh presiden di mana letaknya?," ujar Donal.