Ratusan Buruh Demo Tagih Janji DPRD Kota Semarang yang Baru Dilantik Terkait Upah

Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja di Kota Semarang melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Semarang, Rabu (2/10/2019).

Ratusan Buruh Demo Tagih Janji DPRD Kota Semarang yang Baru Dilantik Terkait Upah
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Para pimpinan DPRD Kota Semarang menemui para buruh yang berunjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Semarang, Rabu (2/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja di Kota Semarang melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Semarang, Rabu (2/10/2019).

Mereka menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan nomor 13/2003, menagih janji revisi PP 78/2015 tetang pengupahan, dan menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Aksi ini juga sebagai tindak lanjut audiensi yang telah dilakukan antara serikat buruh dan DPRD Kota Semarang pada September 2019 lalu yang mana para dewan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pusat namun hingga kini aspirasi tersebut belum disampaikan.

"Kami silaturahmi menagih janji, hasil audiensi dewan mau menyampaikan aspirasi kami tapi belum ada realisasinya," ucap Aulia Hakim, koordinator Aksi.

Menurut Aulia, penolakan revisi UU ketenagakerjaan tersebut bukan tanpa alasan.

Pemerintah mendorong revisi UU ketenagakerjaan guna mendongkrak investasi.

Namun, UU tersebut justru mengorbankan rakyat kecil.

Dedy Yon : Tidak Ada Kabupaten atau Kota di Indonesia Bebas 100 Persen dari Narkoba, Tidak Mungkin

Friendly Logistic, Solusi Baru dari JNE untuk Pelaku Industri Kreatif

Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang Baru Tak Bisa Dimiliki Pemkab Tegal, Ini Alasannya

Antisipasi Pelajar Ikut Demo Mahasiswa, Kapolres Purworejo Turun Langsung Safari ke Sekolah-sekolah

Dia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo berjanji akan merevisi PP 78/2015 tetang pengupahan.

Dia pun meminta DPRD untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar segera dilakukan revisi PP tersebut.

Pasalnya, sebentar lagi pemerintah daerah akan melakukan penetapan upah minimum.

Halaman
1234
Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved