Johnson Panjaitan Tuding Kabinet Jokowi Korup, Ini Alasannya

"Atau bila perlu nanti ekstrem, kita suruh itu anak-anak demonstrasi, anak-anak kecil itu, supaya negara ini keadaannya darurat," ungkapnya.

Mendengar hal itu, sejumlah narasumber yang tersorot kamera tampak diam dan serius menyimak, mulai dari Fahri Hamzah, Masinton Pasaribu, hingga Ali Ngabalin.

"Atau kita suruh lagi sekarang, DPR-DPR dan partai yang didukung oleh rakyat itu turunkan konstituen yang dukung," ucap Johnson Panjaitan.

"Berhadapan dengan mereka, supaya lebih seru."

"Supaya lebih, jadi enggak bisa cuma debat di ILC, tidak bisa cuma diskusi di istana."

"Sudah, kita adu saja rakyat ini sekalian," lanjutnya menyindir.

"Saya mulai merasa begitu, perasaan ini bukan karangan," lanjut Johnson Panjaitan.

Johnson Panjaitan lantas mengaku mengetahui, pihak-pihak yang membiayai, menggerakkan aksi tersebut.

"Saya sudah 17 tahun setelah KPK lahir, saya juga masih tahu siapa yang membiayai, siapa yang menggerakkan, itu digerakkan oleh siapa, didoktrin oleh siapa, kita dari dulu sampai sekarang juga doktrin mendoktrin seperti itu," ungkapnya.

"Jadi siapa yang mendiskusikan, siapa yang akan memaksa."

Johnson Panjaitan kemudian kembali membahas tentang siapa yang bisa mengharuskan presiden mengeluarkan Perppu.

Ia kemudian menyinggung soal wibawa presiden, terkait polemik Perppu KPK hingga karhutla.

Johnson Panjaitan menyoroti waktu 30 hari yang ada dan bagaimana sikap Jokowi.

"Dari segi prosedur, ahli-ahli hukum tata negara harus kasih penjelasan juga," ujarnya.

"Apakah sebelum presiden tanda tangan atau tidak tanda tangan dia keluarkan Perppu, atau dia tanda tangan dulu sekarang, baru besok keluarkan Perppu, atau dia tunggu 30 hari baru keluarkan Perppu."

"Nah kira-kira kalau seperti itu presidennya ada kewibawannya enggak?"

"Ada wibawanya enggak itu? Soal kebakaran hutan saja dia hampir jatuh kewibawaannya."

"Terus mau kita terus-teruskan lagi, keadaan seperti ini."

Johnson Panjaitan kemudian menyatakan dirinya agak terpojok.

"Karena sekarang ini di negara ini sekarang, distigma antara yang pro-koruptor kalau dia tidak mendukung Undang-Undang KPK, atau dia yang anti-korupsi," ujarnya.

"Sekarang muncul lagi pernyataan 'Kalau presiden mengeluarkan Perppu kan nanti dibicarakan DPR, biarin saja, kan kelihatan, siapa yang pro-korupsi, siapa yang anti-korupsi'."

"Kalau begitu pernyataannya, saya sudah mau mengatakan, walau itu belum terjadi, DPR itu semuanya pro-korupsi."

"Dan argumentasinya kenapa dia pro korupsi, karena banyak yang ditangkapin."

Lebih lanjut, Johnson Panjaitan mengajak semua pihak tidak saling menghadap-hadapkan satu pihak dengan pihak lainnya.

Ajukan judicial review, memang persoalannya mahal, apalagi dana dari luar negeri nggak ada, jadi kalau temen-temen sipil ini kalau menghajukan itu harus ekstra keras, beda sama klita melawan Soeharto atau awal-awal reformasi, saya tidak mengatakan kita diatur asing teapi ini sebuah fakta, mari kita cari jalan agar bangsa ini tidak dihadap-hadapkan

Seolah kalau kita tidak mendukung sesuatu kita kontra sesuatu dan kita dianggap tuidak bermoral saya mau tegaskan, saya akan marah sekali kalau ada yang menuduh saya, saya tidak pro atau kontra KPK

Sebelum 17 tahun yang lalu, KPK belum ada, meski Soeharo korup, negara ini jalan terus kok, saya berpendapat kalau KPK tidak ada negara ini jalan terus

Tapi kalau kejaksaan tidak ada, polisi tidak ada negara ini bisa jalan terus nggak?

Mari kita dudukkan persoalan ini secara jernih dan jangan dibentur-benturkan," ujarnya

Johnson mengaku sedih jika polemik KPK diteruskan.

"Saya sedih, kalau ini terus berlanjut, 2019-2020, kondisi pemberantasan kita akan menurun, meski KPK sudah menahan Menpora, itu tidak dianggap kesuksesan, bahwa pemeberantasan korupsi meningkat," ujarnya.

Menurutnya 2 menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi membuktikan bahwa kabinet Jokowi korupsi.

"Ini membutkitkan pemerintahan kabinet jokowi korup, meski yang 1 menteri ditangkap karena kasus PLN (Idrus Marham)," ujarnya.

Ia kembali menegaskan jika dilegitimasi negara terus terjadi maka pemberantasan korupsi tidak akan terjadi lagi.

"Dan terjadilah deligitimasi institusi -instusi negara kita, jika deligitimasi institusi-insrtusi turun, maka omong pemberantasan korupsi," tandasnya.

(*)

• Chord Kunci Gitar Lagu Pamer Bojo Versi Cendol Dawet karya Didi Kempot

• Isu Sosok Kabinet Jokowi Jilid II : Nama Terpental dan Bertahan hingga Muka-muka Baru

• Chat Theresa Wienathan Soal Rumah Tangga Nagita Slavina Tersebar, Raffi Ahmad Unggah Lagu Ini

• Mulan Jameela Tolak Tanda Tangani Surat Panggilan Sidang Atas Gugatan Sigit Ibnugroho