Warga Kebun Lancung Pakai LBH Ajukan Peningkatan Status Tanah yang Ditempatinya
Resah kehilangan tempat tinggal, warga Kranggan Dalam atau yang sering Kebun Lancung akhirnya melalui Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum Indonesia
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas | Editor: muh radlis
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Resah kehilangan tempat tinggal, warga Kranggan Dalam atau yang sering Kebun Lancung akhirnya melalui Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum Indonesia (LBHPHI) mengajukan permohonan peningkatan status tanah ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang.
Permohonannya tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Nasional dengan meninjau langsung tanah yang telah ditempati warga.
"Kemarin Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung meninjau lapangan, " ujar Ketua RW 01 Kranggan Dalam Hendro Gunanwan, Jumat (11/10).
Hendro menuturkan secara fisik tanah tersebut telah dikuasai warga.
Rata-rata yang menempati tanah tersebut warga lama.
"Paling lama menempati tanah tersebut kisara 60 hingga 70 tahun, " kata dia.
Dirinya menyebut tanah berstatus eigendom.
• Dorong UMKM Go Global dan Go Digital, BI Jateng Buat Pameran, Target Transaksi Rp 500 Juta per Hari
• Tingginya Stunting di Sragen Satu Diantaranya Dipengaruhi Penikahan di Bawah Umur
• Equity Life Indonesia Kerja Sama dengan Bank Jateng Hadirkan Equity Lounge
Akhirnya status Hak Guna Bangunan (HGB) dikuasai oleh yayasan Gemah Ripah.
"Pernah terdaftar di BPN namun masanya telah berakhir 1980 dan tidak pernah diregister atau diperpanjang, "tuturnya.
Sebelum melakukan peningkatan status tanah, pihaknya memastikan kembali status tersebut kantor pertanahan nasional.
Setelah dilakukan pengecekan tanah yang ditempat warga berstatus tidak ada pengelolanya.
"Hampir dua periode tidak pernah diperpanjang.
Lalu tiba-tiba muncul yayasan baru yang didirikan tahun 2017," kata dia.
Dari hasil pertemuan, kata dia, yayasan tersebut baru bisa menunjukkan izin yayasan dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Namun pihak yayasan belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan.
"Dia belum menunujukkan ke kami bukti kepemilikan baik asli maupun copyannya, " tuturnya.
Ia menuturkan peningkatan hak tanah yang akan dilakukan untuk sementara adalan Hak Guna Bangunn (HGB).
Hal ini bertujuan agar warga merasa nyaman menempati tempat tinggal yang ada di wilayah tersebut.
"Setelah nanti ada peningkatan tidak ada lagi yang mengganggu, " pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum Indonesia (LBHPHI), Rohmadi menambahkan hadirnya BPN ke Kranggan Dalam menindaklanjuti hasil audiensi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang.
Hasil audiensi tersebut memberikan keterangan status tanah.
"Kemudian beliau akan memberikan jawaban ketika BPN sudah melihat lokasi dan ukur lapangan," tuturnya.
Terkait hasil, ia mengatakan BPN menjanjikan segera untuk memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan.
Pihaknya juga menolak kepada jika ada pihak lain yang mengajukan HGB selain warga.
"Selain itu melihat status tanah, BPN harus bisa memberikan keterangan.
Baru bisa nanti melangkah hukum yang lain, " tukasnya. (rtp)
