Kapolda Jateng Sebut Tak Ada Kerawanan yang Langsung Berkaitan dengan Pelantikan Presiden
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng), Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, mengatakan menjelang pelantikan Presiden - Wakil Presiden pada
Penulis: yayan isro roziki | Editor: muh radlis
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, TEMANGGUNG - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng), Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, mengatakan menjelang pelantikan Presiden - Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang, polisi terus melakukan antisipasi terkait potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Terlebih, menurut dia, saat ini kepolisian masih melaksanakan Operasi Mantap Brata Candi 2019.
"Dalam operasi itu, tentunya ditingkatkan kegiatan-kegiatan serta upaya mengidentifikasi potensi kerawanan, deteksi, dan koordinasi," ujarnya, di sela-sela kunjungan kerja di Polres Temanggung, Kamis (17/10) sore.
Dituturkan, dari hasil deteksi dan identifikasi potensi kerawanan yang ada, tidak ditemukan adanya ancaman keamanan yang berkaitan langsung dengan pelantikan Presiden - Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Kerawanan yang berkaitan langsung dengan pelantikan presiden, Alhamdulillah mungkin tidak ada di Jateng," tuturnya.
• Jelang Pelantikan Presiden, Kapolda Jateng Tak Keluarkan Larangan Demonstrasi
• Sosialisasi Penerimaan Polri, AKBP Gatot Hendro Kunjungi SMAN 1 Salatiga
• Setelah Bunuh Kumalasari, Jumari Datangi Istrinya di Batang dan Melarikan Diri ke Jakarta
• Di Semarang Business Forum, Hendi Tawarkan Proyek Senilai Triliunan Rupiah ke Investor
Namun demikian, menurut dia, kepolisian memberi perhatian terkait potensi kejahatan dan kerawanan keamanan lain.
Di antaranya adalah potensi konflik antara warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan kelompok lain di wilayah Solo Raya.
"Di mana, kemarin-kemarin ada anggota PSHT dikeroyok oleh beberapa orang di sana.
Ini bisa menimbulkan aksi solidaritas di antara sesama warga PSHT," ujarnya.
Ia mengatakan, bila peristiwa pengeroyokan ini tak segera diungkap, maka bisa menimbulkan gejolak keamanan.
Karena itu, di samping polisi tengah bekerja keras untuk mengungkap kasus ini, ia berharap warga PSHT menahan diri melakukan aksi-aksi di luar koridor hukum.
"Serahkan kepada petugas kepolisian, untuk kita segera ungkap kasusnya.
Nanti kalau mengambil tindakan sendiri, tentu itu tak akan menyelesaikan masalah.
Justru bisa menambah masalah baru," tuturnya. (yan)
