Bupati Kendal Keluarkan Surat Edaran ASN Tidak Jadi Pengurus Ormas

Bupati Kendal Mirna Annisa mengeluarkan surat edaran yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menjadi pengurus Organisasi Masyrakat,

Bupati Kendal Keluarkan Surat Edaran ASN Tidak Jadi Pengurus Ormas
IST
Surat Edaran Bupati Kendal nomor 800/0335/2019 yang dikeluarkan pada Jumat (18/10)

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Bupati Kendal Mirna Annisa mengeluarkan surat edaran yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menjadi pengurus Organisasi Masyrakat, Organisasi Sosial Masyarkat dan Organisasi Kepemudaan.

Surat edaran dengan nomor 800/0335/2019 itu dikeluarkan pada Jumat (18/10) dan ditujukan oleh kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam surat itu disebutkan bahwa penerbitan surat edaran itu dalam rangka pengoptimalan peran ASN agar memiliki integritas, profesional, netral, tidak ada mendapatkan intevensi politik dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, surat edaran tersebut dikeluarkan agar para ASN fokus dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik karena saat ini Pemerintah kabupaten kendal sedang mengalami keterbatasan jumlah ASN.

"ASN diminta untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan kecuali sebagai pembina, penasehat dan/atau jabatan lain yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan," keterangan Bupati Kendal dalam surat edaran tersebut.

Mulai Tahun Depan Proyek Bundaran Underpass Jensud Purwokerto Dilelang Lagi

Sakit Asma dan Wasir Menahun, Kakek di Kebumen Ini Gantung Diri di Dalam Kamar Mandi

Prihatin Warga Kesulitan Air, Sabhara Polrestabes Semarang Beri Bantuan Air Bersih di Tembalang

Warga Kajen Pekalongan Doakan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Berjalan Aman

Surat itu juga menginstruksikan kepada kepala OPD untuk segera melaporkan kepada Bupati terkait ASN yang bergabung dalam ogranisasi masyarkat, sosial, maupun kepemudaan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Hukum, Setda Kendal Nur Fuad mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara persis terkait terbitnya surat edaran tersebut.

Menururtnya penerbitan ini bukanlah pelarangan ASN untuk bergabung dalam ogranisasi masyarakat

"Saya rasa bukan pelarangan untuk menjadi pengurus ormas, saya sendiri belum mengetahui secara betul surat itu," ujarnya dalam sambungan telepon.

Diketahui bahwa ada beberapa ASN di lingkungan Pemkab Kendal yang menjadi pengurus dalam Organisasi Masyarakat, Sosial, maupun Kepemudaan di Kabupaten kendal.

"Saya sudah menerima surat edaran itu, nanti kami akan mendata ASN yang masuk dalam pengurus ormas, saya sendiri pun juga ikut menjadi pengurus KONI Kendal.

Nantinya akan kami laporkan kepada Bupati," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi. (dap)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved