Begini Cara Mempermainkan Anggaran APBD DKI Jakarta yang Ditemukan Ahok BTP Sewaktu Jadi Gubernur
Basuki Tjahja Purnama (Ahok BTP) menemukan kecurangan para oknum yang mempermainkan dana ABPD DKI Jakarta. AHok marah dan dimusuhi para anggota DPR
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
sisir anggaran
Untuk KUA-PPAS 2016, Ahok BTP melaksanakan rapat 13 jam selama dua pekan. Pelaksanaan rapat itu tidak tanggung-tanggung, dilakukan mulai pukul 09.00 hingga 24.00.
Ahok BTP hanya memberi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 dan 18.00-19.00. Artinya, Ahok BTP menggelar rapat 13 jam setiap hari.
Padahal, ketika itu draf KUA-PPAS sudah diserahkan ke DPRD DKI dan tinggal dibahas.
"Saya pikir mereka, kan, tahu awalnya pakai e-musrenbang, e-planning, dan e-budgeting. Nah, bisa saya monitor siapa yang main."
"Namun, waktu sodorin KUA-PPAS ke Banggar, drafnya itu pakai Excel. Saya tahu ada yang enggak beres. Begitu saya periksa, benar banyak pemborosan," kata Ahok BTP saat itu.
Hasilnya, Ahok BTP memangkas Rp 6,4 triliun pada pos anggaran yang tak perlu selama dua minggu melakukan penyisiran. Anggarannya dialihkan ke pos lain yang lebih bermanfaat. Ketika itu SKPD yang banyak dipangkas anggarannya adalah anggaran festival-festival Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Rasionalisasi anggaran
Saat KUA-PPAS 2016, terjadi penurunan nilai anggaran dari Rp 73 triliun menjadi Rp 62,5 triliun. Ahok BTP mempermasalahkan turunnya nilai KUA-PPAS.
DPRD DKI dianggap ingin membuat dirinya gagal pada penyusunan anggaran 2016 agar gagal pula dalam Pilkada DKI 2017.
Meski demikian, Ahok BTP memilih mengikuti ketentuan yang telah disepakati.
"Enggak apa-apa memang segitu, ikuti saja. Daripada ribut lagi, kalau saya bikin pergub (peraturan gubernur) APBD lagi, ribut lagi dia orang," kata Ahok BTP saat itu.
Ketika itu, DPRD DKI ingin anggaran di Jakarta rasional. Artinya, target pendapatan tidak dibuat setinggi mungkin. Padahal, belum tentu target pendapatan tersebut tercapai.
Jika demikian, anggaran tidak dapat terserap dengan baik. Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman memberi contoh target pendapatan DKI yang tidak tercapai.
Pada 2014, target pendapatan DKI Rp 63 triliun, tetapi hanya tercapai Rp 43 triliun. Target yang terlalu tinggi itulah yang disebut tidak realistis. (*)
• Kritik Fachrul Razi, Rocky Gerung Usul Ubah Nama Kementerian Agama Jadi Kementerian Anti Radikalisme
• Tanggapan Ahok, Djarot dan Sri Mulyani Terkait Anggaran APBD Jakarta untuk Belanja ATK 1,6 Triliun
• Rocky Gerung Debat Panas dengan Ade Armando soal Celana Cingkrang
• Dukung Fachrul Razi Larang Celana Cingkrang, Ade Armando: Saya Nggak Mau Indonesia Jadi Timur Tengah
