Begini Cara Mempermainkan Anggaran APBD DKI Jakarta yang Ditemukan Ahok BTP Sewaktu Jadi Gubernur

TRIBUNJATENG.COM- Basuki Tjahja Purnama (Ahok BTP) menemukan kecurangan para oknum yang mempermainkan dana ABPD DKI Jakarta.

hal itu diungkap Ahok BTP di acara Kompas pagi pada tanggal 17 Maret 2015.

Ada kongkalikong seperti apa itu terjadi? tanya Aiman.

Ahok BTP lalu menceritakan kondisi yang terjadi.

"Hampir ada pembahasan langsung, ada yang saling paham, ada yang minta neken minta diganti, kalau nggak mau mereka nggak mau menyerahkan SKPD, " ujarnya.

Ahok BTP menceritakan pada tahun 2013, ada anggaran ratusan miliar untuk pembelian truk sampah, namun uang itu nggak ada dan tidak ada yang mau mengakuinya.

"Uang itu tiba-tiba nggak ada, karena ngak ada yang negtik dan tidak tahu yang ngetik siapa," ujarnya.

Melihat kejanggalan itu, tahun 2014 Ahok BTP memerintahkan untuk mengisi di e-budgeting.

"APBD 2014, duitnya ilang setenagah, padahal truknya udah pesen di e-katalog, ini permainan siluman, dan saya saat itu usul ke Pak Jokowi dan pak Jokowi meminta saya untuk sabar," ujar Ahok BTP.

Ahok BTP mengatakan bahwa hal itu sudah dilakukan puluhan tahun.

"Gubernur sebelumnya nyalahin saya, Pak Ahok BTP nggak bisa komunikasi, saya katakan bahwa saya nggak bisa konspirasi," ujarnya.

Saat itu, Ahok BTP rela menanggung resiko soal hilangnya uang APBD.

Ia berani dipecat jika terbukti melakukan kesalahan.

"Saya katakan, saya akan bongkar siluman-siluman APBD, jika saya dipecat karena hal ini, maka terlalu murah untuk republik ini, kalau saya mati pun itu terlalu murah kalau saya harus mentsransformasi APBD," ujar Ahok BTP.

• Kritik Fachrul Razi, Rocky Gerung Usul Ubah Nama Kementerian Agama Jadi Kementerian Anti Radikalisme

• Tanggapan Ahok, Djarot dan Sri Mulyani Terkait Anggaran APBD Jakarta untuk Belanja ATK 1,6 Triliun

• DETIK-DETIK : Safitri Bunuh dan Taruh Bayinya di Lemari Pakaian di Ungaran

Ahok BTP mengatahui cara para siluman anggaran mempermainkan dana.

Ahok BTP mengaku saat itu banyak yang lapor kepada dirinya.

"Ada yang lapor, dulu bapak ditipu sebenarnya," ujar Ahok BTP.

Oknum DPRD dulu masukin diketik, dulu yang main BPKAD, lalu kita pecat dia, lalu pindah ke bapedda, dan anak buahnya yang masukin, ini pemerasan," ujar Ahok BTP.

Ahok BTP saat itu mendapat ancaman, jika tidak mau memasukkan anggaran versi DPRD, maka anggaran APBD tidak akan disahkan.

"Dulu mereka marah, dan membuat siasat memfitnah bahwa Gubernur bikin APBD palsu, yang bener versi DPRD, tapi ternyata mereka kena sendiri, bahwa ada APBD versi DPRD," ujar Ahok BTP.

Ahok BTP mengatakan bahwa saat itu ada APBD versi dirinya dan versi DPRD.

"Saya tunjukkin ke masyarakat, biar tahu, siapa yang menipu," ujar Ahok BTP.

Ahok BTP lalu membeberkan cara DPRD membuat anggaran APBD.

"APBD kami yang sudah ada, dipotong 15 persen, lalu dimasukin ke APBD versi belanja mereka, dan tendernya sudah diatur semua, itu orang-orang mereka, itu sudah permainan semua," ujarnya.

Ahok BTP lalu mengatakn bahwa hal itu menyebabkan sekolah-sekolah bangunannya tidak jadi.

"Bisa dibayangkan nggak, 46 persen sekolah di Jakarta rusak, padahal anggaran APBD Jakarta 20 persen untuk sekolah, dibelanjakan UPS 5,2 miliar, scanner 3 miliar, komputer 2, 5 miliar, beli buku sekilan miliar, itu yang terjadi di DKI, kalau nggak melawan ya nggak lucu," ujar Ahok BTP.

Ahok BTP mengaku bersyukur saat itu ia dimusuhi para anggota DPRD dan saat itu ia diawasi.

Namun Ahok BTP justru tidak masalah ketika DPRD mengawasi anggaran pemprov DKI Jakarta karena ia merasa tidak menerima suap.

"saya berhasil bikin ngamuk DPRD, mereka nggak kebagian rezeki, lalu mereka marah besar, semua pengeluaran di pemprov DKI dipelototin semua, diaudit semua, yang diawasi kerja anak buah gue 72 ribu

"Sekarang bagus nih, pegawai gue diawasi semua, saya nggak takut, gue nggak terima suap, gue nggak takut, kalau loe awasi, loe jadi audit gue, kasih tahu gue siapa yang maling, kalau gue terima setoran, takut saya," ujar Ahok BTP.

sisir anggaran

Untuk KUA-PPAS 2016, Ahok BTP melaksanakan rapat 13 jam selama dua pekan. Pelaksanaan rapat itu tidak tanggung-tanggung, dilakukan mulai pukul 09.00 hingga 24.00.

Ahok BTP hanya memberi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 dan 18.00-19.00. Artinya, Ahok BTP menggelar rapat 13 jam setiap hari.

Padahal, ketika itu draf KUA-PPAS sudah diserahkan ke DPRD DKI dan tinggal dibahas.

"Saya pikir mereka, kan, tahu awalnya pakai e-musrenbang, e-planning, dan e-budgeting. Nah, bisa saya monitor siapa yang main."

"Namun, waktu sodorin KUA-PPAS ke Banggar, drafnya itu pakai Excel. Saya tahu ada yang enggak beres. Begitu saya periksa, benar banyak pemborosan," kata Ahok BTP saat itu.

Hasilnya, Ahok BTP memangkas Rp 6,4 triliun pada pos anggaran yang tak perlu selama dua minggu melakukan penyisiran. Anggarannya dialihkan ke pos lain yang lebih bermanfaat. Ketika itu SKPD yang banyak dipangkas anggarannya adalah anggaran festival-festival Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Rasionalisasi anggaran

Saat KUA-PPAS 2016, terjadi penurunan nilai anggaran dari Rp 73 triliun menjadi Rp 62,5 triliun. Ahok BTP mempermasalahkan turunnya nilai KUA-PPAS.

DPRD DKI dianggap ingin membuat dirinya gagal pada penyusunan anggaran 2016 agar gagal pula dalam Pilkada DKI 2017.

Meski demikian, Ahok BTP memilih mengikuti ketentuan yang telah disepakati.

"Enggak apa-apa memang segitu, ikuti saja. Daripada ribut lagi, kalau saya bikin pergub (peraturan gubernur) APBD lagi, ribut lagi dia orang," kata Ahok BTP saat itu.

Ketika itu, DPRD DKI ingin anggaran di Jakarta rasional. Artinya, target pendapatan tidak dibuat setinggi mungkin. Padahal, belum tentu target pendapatan tersebut tercapai.

Jika demikian, anggaran tidak dapat terserap dengan baik. Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman memberi contoh target pendapatan DKI yang tidak tercapai.

Pada 2014, target pendapatan DKI Rp 63 triliun, tetapi hanya tercapai Rp 43 triliun. Target yang terlalu tinggi itulah yang disebut tidak realistis. (*)

• Kritik Fachrul Razi, Rocky Gerung Usul Ubah Nama Kementerian Agama Jadi Kementerian Anti Radikalisme

• Tanggapan Ahok, Djarot dan Sri Mulyani Terkait Anggaran APBD Jakarta untuk Belanja ATK 1,6 Triliun

• Rocky Gerung Debat Panas dengan Ade Armando soal Celana Cingkrang

• Dukung Fachrul Razi Larang Celana Cingkrang, Ade Armando: Saya Nggak Mau Indonesia Jadi Timur Tengah